Fenomena borong partai di Pilkada Tangerang bahaya bagi demokrasi

Fenomena borong partai di Pilkada Tangerang bahaya bagi demokrasi. ada pilkada yang berjalan adem ayem. Partai tak saling sikut dan berebut dalam pencalonan kepala daerah. Hal tersebut terjadi di Pilkada kota dan kabupaten Tangerang.

2018-01-11 09:54:58

Pilkada Serentak

Pilkada serentak 2018 boleh dibilang menguras banyak tenaga dan pikiran para elite politik. Bahkan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku tak tidur tiga hari karena mengurus pencalonan di Pilkada, khususnya Jawa Barat dan Jawa Timur.

Jawa Barat misalnya, terjadi tarik ulur pencalonan antar partai dan calon. Golkar yang awalnya dukung Ridwan Kamil, balik arah jadi dukung pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Begitu juga PDIP, sempat ingin dukung Ridwan Kamil, selang sehari kemudian balik arah dukung kadernya TB Hasanuddin.

Gerindra, PKS dan PAN juga awalnya ingin usung Deddy Mizwar, akhirnya memunculkan sosok baru yakni Sudrajat dan Ahmad Syaikhu.

Sementara di Jawa Timur, PDIP sempat dibuat kalang kabut mencari pengganti Azwar Anas yang memutuskan mundur dari calon wakil gubernur mendampingi Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Akhirnya PDIP menarik kader di Jabar yakni Puti Guntur Soekarno untuk maju di menit terakhir.

Tapi, di balik itu semua, rupanya ada pilkada yang berjalan adem ayem. Partai tak saling sikut dan berebut dalam pencalonan kepala daerah. Hal tersebut terjadi di Pilkada kota dan kabupaten Tangerang. Meskipun tak sebesar Jabar dan Jatim, tapi Tangerang tak juga kota yang bisa dibilang terpencil, sebab, menjadi daerah penunjang ibu kota Jakarta.

Pasangan petahana calon Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan calon wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin. Tidak ada lawan yang berani bersaing dengan Arief dan Sachrudin yang telah berkuasa lima tahun. Semua partai diborong oleh calon ini.

PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PKB, PKS, PAN, NasDem dan Hanura sepakat dukung Arief dan Sachrudin. Dua partai non parlemen yakni PSI dan Perindo juga ikut mendukung pasangan ini.

Menurut Arief, semua partai mau mendukung dirinya karena komunikasi politik yang dibangun berjalan baik.

"Kalau soal borong partai politik, justru ini strategi komunikasi yang selama ini kami bangun," ujar Arief, Selasa (9/1) saat ditemui di Cikokol, Kota Tangerang.

Dia berpendapat, bergabungnya seluruh partai politik yang ada di parlemen dan non parlemen ini untuk mengusung keduanya, merupakan bukti dari kinerja pasangan calon petahana selama memimpin Kota Tangerang sejak 2013 kemarin. Sehingga realitas politik ini, lanjut dia, menjadikan seluruh partai politik yang ada untuk kembali mengusung keduanya.

"Inikan hasil evaluasi parpol terhadap kinerja kami di periode saat ini," ucapnya.

Bukan cuma di tingkat kota, di kabupaten Tangerang pun demikian. Sang petahana yakni Ahmed Zaki Iskandar juga tak punya lawan. Lebih gila lagi, Zaki didukung oleh 10 partai parlemen dan 2 partai non parlemen yakni Partai Bulan Bintang dan PKPI.

Bedanya dengan Arief di kota Tangerang, Zaki memilih untuk tidak menggandeng wakilnya pada periode sebelumnya. Dia menunjuk Ketua DPRD Kabupaten Tangerang yakni Mad Romli. Keputusan itu menambah Zaki semakin tak ada lawan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ini.

Zaki dan Romli telah melakukan pendaftaran ke KPUD Kabupaten Tangerang, didampingi partai politik pendukung dan simpatisannya, setelah menggelar deklarasi bersama Rabu (10/1) kemarin.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyayangkan masih banyaknya calon tunggal di pilkada serentak 2018. Menurut dia, ini menunjukkan pragmatisme partai politik.

"Fenomena yang semakin menunjukkan pragmatisme partai. Partai memilih langkah rasional yang pragmatis. Daripada kalah berkompetisi dan menghabiskan biaya, lebih baik berkompromi politik dengan bergabung dalam koalisi calon tunggal namun jelas benefit politiknya. Jadi sangat pragmatis dan jangka pendek pendekatannya," kata Titi saat dihubungi merdeka.com, Kamis (11/1).

Titi mengatakan, pemilih harus tetap diyakinkan meski calon tunggal mereka tetap punya pilihan. Yaitu kolom kosong di surat suara jika mereka tak sependapat dengan pilihan calon tunggal. Calon tunggal tidak otomatis dia pasti menang.

"Pemilih lah yang menentukan apakah mereka menghendaki si calon tunggal atau tidak," jelasnya.

Senada, Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, calon tunggal berbahaya untuk kelangsungan demokrasi. Dia juga setuju bahwa hal ini terjadi akibat partai hanya memikirkan kepentingan golongan semata.

"Banyak petahana saat memilih jalur itu, mengamankan posisi dengan merebut dukungan dari Parpol, cara mudah yang berbahaya buat demokrasi," kata Hendri.

(mdk/rnd)