Fadli Zon sebut ambang batas calon presiden tak bisa dipakai di 2019

Fadli Zon sebut ambang batas calon presiden tak bisa dipakai di 2019. Partai Gerindra mendorong agar angka presidential threshold dihapus menjadi 0 persen. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai sistem ambang batas pencalonan presiden sudah tak bisa lagi dipakai dalam Pemilu 2019 mendatang.

2017-01-23 14:26:29

RUU Pemilu

Partai Gerindra mendorong agar angka presidential threshold dihapus menjadi 0 persen. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai sistem ambang batas pencalonan presiden sudah tak bisa lagi dipakai dalam Pemilu 2019 mendatang.

Alasannya, karena pemilu 2014 sudah selesai sehingga angka ambang batas 20 persen sebagai syarat bagi gabungan partai politik tidak bisa digunakan lagi.

"PT itu mau mengikuti yang mana? Enggak bisa dong PT dipakai dari pemilu yang sebelumnya. Pemilu sebelumnya sudah selesai. Pemilu 2014 tutup buku. Enggak ada lagi PT dipakai dari pemilu 2014," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/1).

Menurutnya, ambang batas pencalonan Presiden tidak sesuai dengan makna keserentakan. Pemilu 2019 akan diselenggarakan serentak dimana Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden akan digabung. Untuk itu, ambang batas pencalonan presiden tidak bisa lagi digunakan.

"Itu lah makna keserentakan itu. Jadi presidential treshold dengan sendirinya Tidak ada, karena serentak dengan pileg. Kecuali ada dua tahap lagi. Enggak usah lagi ada presidential treshold. Logikanya saja kita pake akal sehat kita pakai," tegasnya.

"Kalau dipakai 2014 kenapa enggak pakai 2009. Kita harus pakai nalar dalam melihat membuat peraturan ke depan. Ya memang tidak boleh ada sama sekali, 0 gitu," sambung Fadli.

Dihapusnya ambang batas pencalonan presiden itu, diklaim dapat memberikan kesempatan hak politik bagi partai-partai dan seseorang untuk menjadi calon presiden. Fadli membantah jika penghapusan ini akan berdampak pada jumlah pasangan calon atau menghadirkan calon 'abal-abal'.

"Enggak. saya kira ini demokrasi. Katanya kita mau berdemokrasi jangan batasi dong. Jangan persulit orang jadi presiden, dipilih dan memilih," klaimnya.

(mdk/eko)