Deretan alasan Golkar minta sistem pemilu secara tertutup

Merdeka.com - Partai Golkar mengusulkan pemilu serentak 2019 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengungkapkan sejumlah alasan diputuskannya sistem tertutup. Salah satunya karena maraknya praktik politik uang.

"Merebaknya money politic, karena dengan sistem suara terbuka berdasarkan suara terbanyak, orang berusaha untuk meraih simpati dan salah satu cara tentu saja dengan memberikan uang atau berupa barang untuk membuat masyarakat memilih secara langsung," kata Hetifah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).

Besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah akan membuatnya melakukan korupsi saat terpilih untuk menutupi biaya yang digunakan.

"Kemudian tingkat korupsi akibat dari itu, apabila orangnya sudah terpilih menduduki jabatan publik otomatis kalau biaya politik atau biaya kampanye yang dikeluarkan besar akan juga merangsang korupsi," terangnya.

Dalam sistem proporsional tertutup, partai yang menentukan orang yang akan duduk di parlemen. Rakyat nantinya pada pemilu hanya memilih partai, caleg ditentukan oleh partai.

Persoalan lain dari sistem proporsional terbuka adalah tidak adanya penguatan lembaga partai politik. Sistem terbuka, kata dia, akan membuat peran partai minim dan lebih dominan peran calon legislatif yang akan maju.

"Dan yang paling penting dari semua itu adalah tidak ada satu efek penguatan partai politik. Jadi peran partai politik jadi minimal, lebih kepada peran daripada individu-individu caleg-caleg yang bersangkutan," tandasnya.

Lain halnya dengan sistem proporsional tertutup. Hetifah juga memdapatkan beberapa keuntungan dari penerapan sistem ini. Pertama, sistem ini dapat mendorong perbaikan demokrasi di internal partai.

"Jadi kita harus memperbaiki proses, khususnya tadi metode pencalonan dan sistem rekruitmen calegnya. Itu harus sedemikian rupa bisa dipertanggungjawabkan akuntabel. Sehingga nanti dihindari model korupsi dalam artian korupsi politik di dalam partai itu yang harus dicegah dengan sistem yang lebih terbuka," klaim Hetifah.

Ditambahkannya, sistem pemilu tertutup dapat menjamin representasi kader golongan muda dan perempuan tetap terjaga. Faktor oligarki partai politik yang kerap mempengaruhi pencalonan calon tertentu juga dapat dihindari.

"Apabila kita memakai sistem tertutup juga ingin menjamin representasi nya, misalnya dalam hal ini katakan lah representasi perempuan atau generasi muda itu tetap bisa dijaga juga. Jadi jangan sampai oligarki partai masih tetap menjadi faktor yang mempengaruhi proses pencalonan seseorang," pungkasnya.