DPRD Sumbar Tampung Aspirasi Mahasiswa: Tahukah Anda, Ini Tuntutan Utama Mereka?

Komitmen DPRD Sumbar dalam Menyalurkan Aspirasi

Muhidi memastikan lembaga yang dipimpinnya akan mendengarkan dan menyampaikan semua aspirasi mahasiswa, masyarakat umum, dan koalisi masyarakat sipil kepada pemerintah pusat atau pemangku kepentingan terkait. Ia menekankan pentingnya peran DPRD sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. Janji ini diberikan langsung usai menemui peserta unjuk rasa di kawasan kompleks DPRD setempat.

Secara khusus, Muhidi juga berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada beberapa anggota DPR RI, terutama dari daerah pemilihan (dapil) Sumbar satu maupun Sumbar dua. Penyampaian ini akan dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti tuntutan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat respons dari tingkat nasional.

Komitmen ini menjadi angin segar bagi para pengunjuk rasa yang telah menyuarakan berbagai isu penting. DPRD Sumbar berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat tidak terabaikan. Langkah proaktif ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah.

Tuntutan Kritis dari Cipayung Plus Sumatera Barat

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Organisasi Kepemudaan Cipayung Plus Sumatera Barat menyuarakan sejumlah tuntutan yang sangat krusial. Tuntutan ini mencerminkan keresahan mendalam dari berbagai elemen masyarakat. Mereka berharap agar aspirasi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Salah satu tuntutan utama adalah mendesak anggota DPR RI asal Sumbar untuk menyampaikan permintaan maaf kepada publik secara terbuka dalam kurun waktu 1x24 jam. Selain itu, mereka juga menuntut agar anggota DPR RI asal Sumbar segera berbenah diri dan bersikap lantang menyuarakan aspirasi masyarakat Minangkabau. Ini menunjukkan keinginan akan representasi yang lebih kuat.

Tuntutan lainnya mencakup dorongan penuh agar DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam kurun waktu 1x30 hari. Mereka juga meminta Kapolri bertanggung jawab penuh dan mengusut tuntas kasus kematian Affan Kurniawan. Terakhir, Cipayung Plus mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mereformasi institusi Polri.

• Menuntut anggota DPR RI asal Sumbar menyampaikan permintaan maaf kepada publik secara terbuka dalam kurun waktu 1x24 jam.
• Menuntut anggota DPR RI asal Sumbar segera berbenah diri dan bersikap lantang menyuarakan aspirasi masyarakat Minangkabau.
• Mengajak semua pihak menjaga stabilitas dan kondisi bangsa dan negara.
• Mendorong penuh DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam kurun waktu 1x30 hari.
• Meminta Kapolri bertanggung jawab penuh dan mengusut tuntas kasus kematian Affan Kurniawan, termasuk mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mereformasi institusi Polri.

Menjaga Kondusifitas dan Peran Tokoh Adat

Di sela-sela aksi unjuk rasa, Muhidi kembali mengingatkan pentingnya menjaga kondisi tetap aman, damai, serta tidak melakukan perusakan fasilitas umum atau perbuatan melawan hukum lainnya. Ia menegaskan bahwa jika terjadi tindakan anarkis, maka rakyatlah yang akan dirugikan. Pesan ini disampaikan untuk menjaga ketertiban selama demonstrasi.

"Kalau kondisi aman maka ojol bisa bekerja dengan baik, pelayan masyarakat di perkantoran tidak terganggu dan ekonomi kita tetap berjalan," ujarnya. Pernyataan ini menyoroti dampak positif dari unjuk rasa yang tertib terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Keamanan publik menjadi prioritas utama bagi semua pihak.

Pada kesempatan itu, Muhidi juga menyakini demonstrasi di Ranah Minang berjalan kondusif karena aspirasi disampaikan dengan cara-cara yang baik pula tanpa adanya kekerasan dan tindakan buruk lainnya. Hal ini tidak lepas dari peran niniak mamak atau tokoh adat setempat. Peran mereka sangat vital dalam menjaga kedamaian dan ketertiban.

Sumber: AntaraNews