DPD RI Desak Transformasi Transportasi Perkotaan Besar-besaran Tekan Emisi Karbon
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendesak **Transformasi Transportasi Perkotaan** besar-besaran di Indonesia guna menekan emisi karbon dan dampak buruknya pada kesehatan serta lingkungan.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menyerukan perlunya Transformasi Transportasi Perkotaan secara masif di Indonesia. Seruan ini disampaikan untuk mengatasi lonjakan emisi karbon yang telah mencapai tingkat mengkhawatirkan di kota-kota besar. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Pernyataan tersebut dilontarkan dalam acara United Nations Environment Programme (UNEP) di Belem, Brazil, pada Rabu (12/11) lalu. Sultan menyoroti ketidakseimbangan komposisi kendaraan pribadi serta minimnya transportasi publik sebagai pemicu utama masalah ini. Hal tersebut menyebabkan pemborosan bahan bakar yang signifikan setiap tahunnya.
Dampak dari kondisi ini tidak hanya terbatas pada pemborosan energi, tetapi juga memicu polusi udara parah dan emisi gas rumah kaca yang masif. Emisi ini berdampak serius pada kesehatan warga dan memperburuk krisis iklim global. Oleh karena itu, langkah besar dan strategis diperlukan untuk menyelamatkan kota-kota dari ancaman tersebut.
Dampak Serius Emisi Transportasi Perkotaan
Sultan Baktiar Najamudin mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan komposisi kendaraan dan minimnya transportasi publik telah menyebabkan pemborosan bahan bakar hingga 79,2 juta kiloliter per tahun. Selain itu, kondisi ini memicu polusi udara sebesar 30,49 juta ton serta emisi gas rumah kaca mencapai 295,12 juta ton CO₂e setiap tahun. "Kondisi itu menjadi lonceng bahaya bagi kota-kota besar," ujarnya.
Secara spesifik, Sultan menyoroti kualitas udara Jakarta yang hampir seluruh parameter pencemarnya telah melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan standar nasional. Akibat polusi tersebut, warga Ibu Kota harus menanggung biaya kesehatan hingga Rp51,2 triliun per tahun. Biaya ini terutama untuk penanganan penyakit pernapasan seperti asma dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Emisi dari sektor transportasi tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi juga memperburuk intensitas bencana global. Fenomena seperti El Niño dan La Niña, banjir, longsor, badai, serta meningkatnya suhu ekstrem semakin sering terjadi. Kondisi ini memicu fenomena urban heat island atau pulau panas perkotaan yang meresahkan.
Urgensi Kebijakan Reduksi Karbon dan Inisiatif Jakarta
Meskipun upaya pengendalian emisi telah berjalan sejak Protokol Kyoto hingga agenda pembangunan berkelanjutan, tantangan terus muncul. Urbanisasi yang pesat, pertumbuhan penduduk, dan industrialisasi membuat kebijakan reduksi karbon di kawasan perkotaan menjadi semakin mendesak. Diperlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
Sultan juga menyoroti kebijakan mobilitas DKI Jakarta melalui strategi Avoid–Shift–Improve sebagai contoh positif. Strategi ini mencakup pembatasan kendaraan pribadi, peralihan ke kendaraan listrik, dan penggunaan transportasi umum. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menerapkan kebijakan baru yang inovatif. Kebijakan tersebut meliputi tarif parkir progresif, jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP), dan pajak berbasis emisi. Inisiatif ini dirancang untuk mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.
"Kebijakan itu telah memberi efek berantai dan mulai direplikasi kota-kota lain di Indonesia hingga Asia Pasifik," tuturnya. Ini menunjukkan bahwa upaya Jakarta dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya Transformasi Transportasi Perkotaan.
Menuju Sistem Mobilitas Rendah Karbon dan Perubahan Perilaku
Integrasi berbagai moda transportasi publik menjadi landasan penting dalam membangun sistem mobilitas rendah karbon. Ini mencakup Bus Raya Terpadu (BRT), Lintas Rel Terpadu (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT), serta elektrifikasi bus pengumpan. Layanan first-last mile juga dinilai krusial untuk memastikan aksesibilitas yang menyeluruh.
Selain pembangunan fisik dan infrastruktur, Sultan menekankan pentingnya perubahan gaya hidup masyarakat. Digitalisasi transportasi, termasuk layanan ride-sharing (berbagi tumpangan) dan ride-hailing (jasa transportasi daring), disebut sebagai pendorong efisiensi dan inklusivitas mobilitas perkotaan. Inovasi ini dapat mengubah cara masyarakat bergerak.
Indonesia telah memulai langkah konkret menuju pembangunan kota yang tangguh dan berkelanjutan. Transformasi ini tidak hanya soal penerapan teknologi canggih, tetapi juga perubahan perilaku kolektif. Tujuannya adalah untuk mencapai gerakan karbon nol bersih atau net-zero carbon di masa depan.
"Mari kita terus bergerak bersama membangun kota yang lebih tangguh bagi generasi mendatang,” ucap Sultan. Seruan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan Transformasi Transportasi Perkotaan yang berkelanjutan.
Sumber: AntaraNews