Desmond: Kami dukung angket, Menkum HAM Yasonna kartu merah!

"Kalau bicara hak angket bicara penyelidikan, konsekuensinya diturunkan jika tidak presidennya berhak salah," kata dia.

2015-03-11 10:47:53

Kisruh Golkar

Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Hal itu menuai protes keras dari kubu Munas Bali yang dikomandoi Aburizal Bakrie (Ical). Mereka siap melayangkan angket kepada Menkum HAM Yasonna Laoly.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyatakan, mendukung penuh hak angket tersebut. Yasonna dinilai telah salah dalam mengambil keputusan atas kisruh dualisme kepengurusan di tubuh partai beringin.

"Kalau dasarnya yang saya pahami (proses hukum di pengadilan belum selesai), kami dukung (hak angket). Menteri Hukum dan HAM bukan sekadar offside tapi kartu merah, harus dikeluarkan," kata Desmond saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (11/3).

Menurutnya, Menkum HAM Yasonna telah memiliki pengalaman salah mengambil keputusan saat kisruh dualisme kepengurusan di PPP. Saat itu keputusannya mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya di bawah kepemimpinan Romahurmuziy dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Kartu kuning sudah (kasus PPP), saya pikir ini harus kami angket. Kalau bicara hak angket bicara penyelidikan, konsekuensinya diturunkan jika tidak presidennya berhak salah," terang dia.

Sebelumnya diketahui, sejumlah kader Partai Golkar yang menjadi loyalis Ical mengusulkan pengajuan hak angket terhadap keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono.

"Tadi ada usulan dari sejumlah perwakilan DPD, untuk mendesak pengajuan hak angket atas putusan menkum HAM," ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham dalam Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar di Jakarta, Selasa (10/3) malam.

(mdk/efd)