Merdeka.com - Kisruh kepengurusan Partai Golkar berdampak pada kesiapan partai berlambang pohon beringin menyambut Pilkada 2015. Kubu Aburizal Bakrie (Ical) merasa paling berhak memilih calon kepala daerah untuk ikut Pilkada ketimbang Agung Laksono.

Meski Menkum HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Agung Laksono, namun kubu Ical tetap merasa paling berhak mengurus Pilkada. Hal ini mengacu pada surat Menkum HAM yang diajukan ke KPU pada 5 Ferbuari lalu.

Ketua DPP Golkar kubu Ical, Nurul Arifin menjelaskan, surat Menkum HAM berisi bahwa kepengurusan Golkar dikembalikan pada Munas Riau 2009. Munas Riau dipimpin oleh Aburizal Bakrie. Karena itu, dia menilai, kubu Ical masih berhak lakukan rekruitmen untuk calon kepala daerah.

"Kalau mengacu pada surat Menkum HAM 5 Februari lalu yang diserahkan ke KPU, surat Menkum HAM itu bunyinya mengakui kepengurusan Munas Pekanbaru. Artinya masa kerja sampai Oktober 2015, kalau sampai Oktober 2015 artinya soal pencalonan kepala daerah yang pengurus Pekanbaru masih bisa melakukan rekruitmen," ujar Nurul saat dihubungi merdeka.com, Rabu (11/3).

Nurul merasa yakin bahwa pihaknya yang paling berhak mengurus Pilkada 2015. "Iya kan surat sudah diserahkan ke KPU pada 5 Februari," imbuhnya.

Nurul pun menanggapi sinis keputusan Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. Sebab hal ini justru mencemari keputusan Yasonna sendiri.

"Itu bikin dia blunder, jadi Menkum HAM sudah mencemari keputusannya sendiri," pungkasnya.