Bupati Subandi Tegaskan Pejabat Sidoarjo Harus Jadi Pelayan Publik Berintegritas
Bupati Sidoarjo Subandi meminta seluruh pejabat Sidoarjo, termasuk yang baru dilantik, untuk menjalankan fungsi utama sebagai pelayan publik yang berintegritas, demi mewujudkan pemerintahan bersih dan pembangunan daerah yang berdaya saing.
Sidoarjo, Jawa Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kembali menegaskan komitmennya terhadap pelayanan publik. Bupati Sidoarjo, Subandi, meminta seluruh pejabat di lingkup Pemkab Sidoarjo untuk menjalankan fungsi utama sebagai pelayan publik serta memastikan setiap program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan optimal. Penegasan ini disampaikan dalam acara pelantikan 260 pejabat struktural Pemkab Sidoarjo pada Sabtu, 10 Januari.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Subandi menekankan bahwa integritas dan loyalitas merupakan kunci utama dalam melayani masyarakat. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, seluruh program OPD diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Subandi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar-OPD sebagai jembatan untuk mencapai tujuan percepatan pembangunan Sidoarjo. Kerja keras bersama yang dilandasi empati dan loyalitas diharapkan mampu mewujudkan Sidoarjo yang berdaya saing dan berkelanjutan, dimulai dari pelayanan dasar di tingkat desa hingga kabupaten.
Integritas dan Pelayanan Prima: Fondasi Pemerintahan Bersih
Bupati Sidoarjo Subandi secara tegas menginstruksikan para pejabat yang baru dilantik untuk senantiasa bekerja dengan integritas tinggi. Ia menegaskan bahwa kepentingan publik harus menjadi asas utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Pesan ini disampaikan saat melantik 260 pejabat struktural, yang terdiri dari 13 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), 83 pejabat administrator (eselon III), dan 146 pejabat pengawas (eselon IV).
Selain itu, 18 pejabat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro juga turut dilantik dalam acara tersebut. Dengan adanya penegasan ini, Pemkab Sidoarjo berharap dapat memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tidak hanya mencapai target, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
“Dengan demikian maka Pemkab Sidoarjo dapat menjaga integritas, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi,” kata Subandi, menegaskan visinya untuk tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini menjadi landasan bagi setiap pejabat untuk menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik.
Sinergi Antar-OPD untuk Percepatan Pembangunan Sidoarjo
Bupati Subandi menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan sinergi antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sidoarjo. Menurutnya, kerja sama lintas sektor ini merupakan elemen krusial untuk mempercepat roda pembangunan di seluruh wilayah kabupaten. Tanpa adanya koordinasi yang baik, tujuan pembangunan yang ambisius akan sulit tercapai.
Kolaborasi yang dimaksud tidak hanya sebatas koordinasi administratif, tetapi juga harus dilandasi oleh empati dan loyalitas terhadap visi pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap OPD dapat bekerja secara terpadu, saling mendukung, dan mengatasi tantangan bersama. Hal ini akan memperkuat fondasi Sidoarjo menuju daerah yang lebih maju dan sejahtera.
Percepatan pembangunan Sidoarjo yang dinilai hanya dapat terlaksana melalui kerja keras bersama yang dilandasi empati dan loyalitas. Melalui sinergi ini, diharapkan berbagai potensi daerah dapat dioptimalkan, serta berbagai permasalahan publik dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.
Visi Jelas dan Kerja Nyata dari Desa hingga Kabupaten
Seluruh pegawai di lingkungan pemerintahan Sidoarjo diingatkan untuk mengimplementasikan visi yang terarah dan kerja nyata. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Sidoarjo yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan, dimulai dari lingkup pelayanan paling dasar di tingkat desa hingga ke tingkat kabupaten. Setiap individu diharapkan berkontribusi aktif dalam pencapaian tujuan besar ini.
Visi misi yang jelas harus diwujudkan dengan aksi konkret di lapangan. Ini berarti bahwa setiap kebijakan dan program harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara langsung, serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pelayanan publik yang berkualitas di tingkat desa menjadi cerminan awal dari komitmen pemerintah daerah.
“Visi misi harus jelas dan diwujudkan dengan kerja nyata, mulai dari pelayanan di desa hingga kabupaten,” kata Subandi. Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan dan pelayanan tidak boleh berhenti di tingkat pusat kabupaten saja, melainkan harus merata hingga ke pelosok desa, memastikan setiap warga Sidoarjo merasakan manfaatnya.
Sumber: AntaraNews