Akhirnya Menkum HAM cabut SK kepengurusan PPP kubu Romi

Namun Romi menegaskan bahwa PPP yang berlaku adalah kepengurusan muktamar Bandung tahun 2011.

2016-01-08 11:25:29

Kisruh PPP

Menkum HAM Yasonna Laoly akhirnya mencabut SK kepengurusan PPP hasil muktamar Surabaya. Ketua Umum PPP versi muktamar Surabaya, Romahurmuziy (Romi) mengakui hal tersebut.

Romi mengatakan, keputusan itu sudah dikeluarkan Kemenkum HAM pada surat Menkum HAM nomor MHH/20.AH.11.01 tahun 2012 tentang pengesahan perubahan susunan personalia DPP PPP tidak berlaku.

Romi mengaku legowo keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly mencabut SK kepengurusan PPP kubunya. Namun dia menegaskan, pencabutan itu tidak serta merta melegitimasi kepengurusan PPP muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz.

Romi menilai, kepengurusan yang sah menurut hukum adalah kepengurusan PPP versi muktamar Bandung tahun 2011 lalu pasca pencabutan ini. Dalam muktamar itu, Suryadharma Ali (SDA) terpilih sebagai ketua umum, sementara sekjennya adalah Romi.

"DPP PPP sepenuhnya kembali kepada kepengurusan muktamar VII PPP pada tanggal 3-6 Juli 2011 di Bandung yang diketuai oleh Suryadharma Ali," ujar Romi di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Jumat (8/1).

Romi menyambut baik keputusan Menkum HAM cabut SK kepengurusan kubunya. Hal ini dijadikannya sebagai momentum bersatunya internal PPP yang sempat terpecah belah.

"Jadikan momentum pada hari ini sebagai jalan untuk bersatunya kembali secara menyeluruh partai PPP. Saya kira itu," jelas dia.

Apalagi, lanjut dia, selama ini sesepuh di PPP ingin partai kembali bersatu. Karena itu, pencabutan SK kepengurusan PPP muktamar Surabaya jadi momentum islah bagi kedua kubu yang berseteru.

"Kami sambut baik seruan dari para sesepuh, senior kita, dari mahkamah partai, dari hasil muktamar bandung yang ingin jadikan momentum pada hari ini sebagai titik pelaksanaan islah atau rekonsiliasi menyeluruh mengakhir seluruh konflik di partai," kata Romi.

Sebelumnya Menkum HAM Yasonna juga sudah mencabut SK kepengurusan Golkar versi Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono. Pencabutan ini mengacu pada vonis Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan PPP kubu SDA yang meminta Menkum HAM cabut dua SK kepengurusan Golkar munas Jakarta dan PPP muktamar Surabaya.

(mdk/rnd)