Wamenpar Ni Luh Puspa Tegaskan Ekosistem Laut Kunci Pariwisata Berkelanjutan Indonesia
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyoroti vitalnya menjaga ekosistem laut sebagai fondasi utama pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia, demi daya saing global dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menekankan pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai fondasi utama dalam membangun pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Pernyataan ini disampaikan dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026 di Jimbaran, Bali, pada Jumat (30/1). Fokus utama kini tidak lagi hanya mengejar angka kunjungan semata.
Pariwisata Indonesia kini memastikan kontribusi nyata bagi perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Terutama di 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam pengembangan sektor pariwisata nasional.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut lebih dari 70 persen, Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat besar. Potensi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Wamenpar Ni Luh menyebutkan bahwa ekonomi bahari Indonesia telah menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada tahun 2024. Perkembangan ini juga tercermin dari penguatan desa wisata di wilayah pesisir.
Fondasi Regulasi dan Ekonomi Biru untuk Pariwisata Berkelanjutan
Wamenpar Ni Luh menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan di Indonesia telah didefinisikan secara tegas dalam kerangka regulasi nasional. Definisi ini mencakup keseimbangan antara perlindungan lingkungan, nilai sosial dan budaya, serta manfaat ekonomi. Tujuannya adalah untuk masa kini dan generasi mendatang.
Pemerintah memperkuat landasan ini melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS). Selain itu, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan juga mengadopsi standar global Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan prinsip Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kebijakan ini diwujudkan melalui instrumen operasional seperti SERTIDEWI (Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan), yang hingga kini telah menyertifikasi lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi.
Pemerintah Indonesia, lanjut Wamenpar Ni Luh, juga terus memperkuat implementasi ekonomi biru sebagai strategi utama pembangunan nasional. Konsep ini menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab. Tujuannya untuk menghasilkan nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sekaligus memastikan ekosistem laut tetap produktif dan utuh bagi masa depan.
Mengatasi Tantangan Limbah Laut dengan Pendekatan Terintegrasi
Di sisi lain, Wamenpar menyoroti tantangan yang masih dihadapi, terutama persoalan limbah laut dan sampah di kawasan wisata. Isu ini tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Diperlukan pendekatan terintegrasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk penanganannya.
Koordinasi terus diperkuat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah membangun respons yang sistemik dan berkelanjutan. Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup telah menggelar berbagai agenda bersih-bersih sampah laut.
Agenda tersebut disertai edukasi kepada masyarakat dan dukungan terhadap produk daur ulang. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi persoalan sampah dari hulu hingga hilir. Perhatian Presiden terhadap pengelolaan sampah secara komprehensif juga sangat besar.
Pada tahun 2026, Danantara dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy di tiga daerah. Bali menjadi salah satu lokasi yang akan memulai proses tersebut pada Maret 2026. Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Penguatan Destinasi dan Sumber Daya Manusia Pariwisata
Untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pariwisata bahari, Kementerian Pariwisata memperkuat aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan. Ini dilakukan melalui manajemen destinasi berbasis risiko. Pendekatan ini mengintegrasikan regulasi yang jelas, standar operasional destinasi, serta pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.
Kementerian Pariwisata juga menginisiasi Gerakan Wisata Bersih untuk meningkatkan kebersihan di seluruh destinasi, termasuk kawasan wisata bahari. Kolaborasi dengan Divers Alert Network juga memperkuat keselamatan destinasi selam. Ini menunjukkan komitmen terhadap keamanan dan kebersihan.
Sebagai bagian dari penguatan posisi Indonesia di pasar global, Kementerian Pariwisata meluncurkan Wonderful Indonesia Diving Directory. Direktori ini menyediakan informasi terpercaya mengenai lokasi penyelaman bagi wisatawan, operator, dan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk mempromosikan praktik penyelaman berbasis konservasi.
Penguatan sumber daya manusia turut menjadi prioritas melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan keterampilan tenaga pariwisata. Dengan berinvestasi pada kualitas sumber daya manusia, pemerintah membangun kepercayaan wisatawan. Ini memastikan pertumbuhan pariwisata sejalan dengan kesiapan, profesionalisme, dan standar keselamatan yang tinggi.
Sumber: AntaraNews