Wagub Rano Ungkap Biang Keladi Pembangunan di Kebon Kosong Kemayoran, Status Lahan 7 RW Tak Jelas
"Ternyata memang ada permasalahan utama yang besar, yaitu status tanah di sini. Nah itu insyaallah maka saya bilang ini harus segera dirataskan," kata Rano.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno mengungkap persoalan utama yang menghambat pembangunan di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia menyebut status lahan yang tidak jelas di tujuh rukun warga (RW) disebut menjadi penyebab berbagai program pembangunan tak bisa direalisasikan.
Hal ini disampaikan Rano usai hadir dalam acara "Bang Doel Sapa Warga" di Kampung Wisata Eduwisata Bhinneka, Jalan Kompleks Angkasa Pura blok PQRS, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4).
"Ternyata memang ada permasalahan utama yang besar, yaitu status tanah di sini. Nah itu insyaallah maka saya bilang ini harus segera dirataskan," kata Rano di lokasi.
Ia menjelaskan, ketidakjelasan kepemilikan lahan membuat pemerintah tidak bisa melakukan intervensi pembangunan, meskipun usulan sudah masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
"Karena kayak tadi, kita betulin jalan aja kalau memang bukan lahan kita itu enggak bisa. Itu memang sudah begitu regulasi pemerintahannya," ujarnya.
Menurut Rano, kondisi ini juga berdampak langsung pada partisipasi warga. Bahkan, kata dia sebanyak tujuh RW disebut tidak lagi ingin terlibat dalam Musrenbang karena menilai proses tersebut tidak memberikan hasil nyata.
"Ada tujuh RW ya yang tidak ingin Musrenbang. Karena dia merasa enggak ada gunanya Musrenbang. Eh ternyata bener juga kalau Musrenbang tapi lahannya statusnya enggak jelas," jelas Rano.
Dia berujar bahwa persoalan lahan di kawasan tersebut berkaitan dengan sejarah wilayah Kemayoran yang merupakan bekas area Bandar Kemayoran. Saat ini, kepemilikan lahan terbagi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).
"Sebagian mungkin sudah Pemprov DKI, tapi sebagian memang ke Setneg. Nah itu yang kita mesti tanya nih," kata Rano.
Akibat kondisi tersebut, sejumlah kebutuhan dasar warga, seperti perbaikan infrastruktur jalan, tidak dapat dipenuhi. Rano bahkan mengibaratkan situasi ini seperti kawasan perumahan yang belum menyerahkan aset kepada pemerintah sehingga tidak bisa mendapatkan pembangunan.
"Saya ibaratkan, saya tinggal di Bumi Karang Indah yang jalan nggak bisa seaspal karena apa? Perumahan belum ngasih, nyerahin aset. Jadi nggak bisa diperbaiki," jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan ini bukan hal baru dan telah berlangsung selama tiga dekade tanpa kejelasan penyelesaian. "Sudah hampir 35 tahun nggak terjawab-jawab gitu kan," ujarnya.
Rano memastikan Pemprov DKI akan menelusuri dan membantu menyelesaikan status kepemilikan lahan tersebut agar pembangunan dapat berjalan.
"Nanti kita akan coba bantu lah, Insyaallah nanti coba kita tanyalah," kata dia.