Usai Banjir Landa Bali, Koster Minta Pemerintah Pusat Normalisasi Sungai dan Evaluasi Pungutan Turis
Pasca bencana banjir besar Bali, Gubernur Koster langsung bertolak ke Jakarta, pada Senin (15/9).
Gubernur Bali Wayan Koster melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri di Jakarta sebagai upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menangani berbagai persoalan strategis yang tengah dihadapi Pulau Bali.
Pasca bencana banjir besar Bali, Gubernur Koster langsung bertolak ke Jakarta, pada Senin (15/9), dan sejumlah menteri ditemui oleh Gubernur Koster. Gubernur Koster menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Dalam pertemuan ini, Gubernur Koster mengusulkan dan memohon dukungan terkait optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) melalui Imigrasi.
Menteri Yuzril, ketika mendengar usulan Gubernur Koster langsung merespons positif. Menteri Yuzril menyatakan mendukung usulan Koster. Selanjutnya, dalam waktu dekat kementerian akan menindaklanjuti usulan Gubernur Koster dengan menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan semua pihak terkait di Imigrasi.
"Kami hadir di Jakarta menemui Pak Menko Kumham Imipas memohon dukungan optimalisasi pungutan wisatawan asing melalui imigrasi. Beliau sangat mendukung,akan mengadakan Rakor untuk menindaklanjuti usulan Pemprov Bali," kata Koster dalam keterangan tertulisnya, pada Rabu (17/9).
Kemudian, Gubernur Koster melanjutkan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di ruang kerjanya.
"Pertemuan dengan Menko PMK, kami membahas bantuan anggaran untuk normalisasi Tukad Badung, Tukad Unda, dan Tukad lain di Bali pasca bencana banjir," ujarnya.
Koster menyatakan, bahwa Menko Pratikno sangat mendukung dan menyambut baik usulan Pemprov Bali.
"Beliau sangat mendukung dan akan merancang program pencegahan agar ke depan resiko akibat banjir besar dapat dikelola dengan baik," kata Koster.