Tito Karnavian Sebut Pemerintahan Prabowo Geser Arah Ekonomi Nasional ke Sistem Kerakyatan
Jika sebelumnya Indonesia lebih berorientasi pada sistem ekonomi liberal kapitalis, kini haluan tersebut mulai beralih menuju sistem ekonomi kerakyatan.
Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, menilai, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan pergeseran besar dalam arah pembangunan ekonomi nasional. Jika sebelumnya Indonesia lebih berorientasi pada sistem ekonomi liberal kapitalis, kini haluan tersebut mulai beralih menuju sistem ekonomi kerakyatan.
"Pergeseran ini terlihat dari berbagai program pemerintah yang berpihak pada masyarakat ekonomi lemah dan berlandaskan semangat keadilan sosial," ujar Tito dalam orasi ilmiah bertajuk "Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045" pada Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya di Palembang, beberapa waktu lalu.
Tito menjelaskan, arah baru ekonomi kerakyatan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurutnya, kebijakan ekonomi era Prabowo menunjukkan komitmen untuk mengoreksi ketimpangan sosial yang muncul akibat sistem liberal kapitalis.
"Sebelumnya, sistem ekonomi cenderung membuat yang kaya makin kaya, sementara yang lemah sulit naik kelas. Kini, melalui kebijakan sosial kerakyatan, kesejahteraan lebih diarahkan untuk seluruh lapisan masyarakat," tutur Tito.
Ia mencontohkan sejumlah program yang mencerminkan pergeseran tersebut, seperti bantuan sosial, beasiswa bagi rakyat kurang mampu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, pembangunan perumahan rakyat, hingga pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
"Seluruhnya adalah bentuk konkret dari upaya membangun ekonomi berkeadilan sosial," tegasnya.
Arah Ekonomi Baru
Tito juga menekankan bahwa arah ekonomi baru ini bukan hanya soal pemerataan kekayaan, tetapi juga penguatan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju hanya dengan mengandalkan kekayaan alam.
"Negara maju selalu bertumpu pada SDM unggul. Karena itu, perguruan tinggi harus berperan sebagai think tank yang melahirkan generasi produktif, inovatif, dan berintegritas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata Tito.
Ekonomi Berkeadilan Ditopan SDM Unggul
Lebih lanjut, ia mengutip data dari World Bank dan McKinsey yang menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara dominan nomor empat di dunia pada 2045, di bawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Potensi tersebut, kata Tito, hanya bisa tercapai jika arah ekonomi nasional dijalankan dengan prinsip kerakyatan yang inklusif.
"Dengan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial dan ditopang SDM unggul, saya yakin Indonesia akan keluar dari jebakan pendapatan menengah dan benar-benar menjadi negara maju di 2045," pungkas Tito.