Teken Keputusan Bersama terkait Lokasi SPPG di Daerah, Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG
Mendagri mengatakan, pihaknya telah mendorong pemerintah daerah (Pemda), termasuk di wilayah 3T, untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang Penetapan Daftar Lokasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Mendagri mendukung penuh percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk di daerah tertinggal, terluar, dan terdalam (3T). Penandatanganan tersebut berlangsung di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Dalam sambutannya, Mendagri mengatakan, pihaknya telah mendorong pemerintah daerah (Pemda), termasuk di wilayah 3T, untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG. Hingga saat ini sudah ada 141 Pemda yang membentuk Satgas.
Ia mengungkapkan, Satgas tersebut berperan memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan SPPG, baik yang berasal dari Pemda maupun mitra. "Satgas ini tugas utamanya melakukan fasilitasi, jadi apa menyiapkan lahan atau SPPG-nya, entah dari Pemda atau dari mitranya, dan setelah itu menyampaikan usulan titik-titik [lokasi SPPG]," terangnya.
Menurutnya, Pemda sangat antusias mendukung percepatan pelaksanaan MBG, termasuk pembangunan SPPG. Hal ini mengingat manfaat program tersebut dapat langsung dirasakan masyarakat. "Biasanya kepala daerah itu bukan profit oriented yang menjadi target utama. Bagi mereka dengan adanya program ini tentu yang paling utama membantu program mereka untuk menangani stunting karena mereka juga ditarget untuk menurunkan stunting," kata Mendagri.
Selain itu, program ini juga dinilai menguntungkan kepala daerah karena akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Program ini juga dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga menekan angka kemiskinan. MBG juga mendukung penyerapan hasil produksi pangan masyarakat sekitar. "Punya produksi ikan, produksi sayur dan lain-lain bisa terserap," jelasnya.
Ia berharap, dengan adanya penandatanganan SKB tersebut, realisasi target Presiden dalam program MBG dapat diakselerasi. "Harapan kita program MBG bisa menyebar, bisa selesai untuk menjangkau sesuai target Bapak Presiden," pungkas Mendagri.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pentingnya percepatan pembangunan SPPG untuk memperluas akses pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di daerah terpencil. "Pembentukan SPPG ini penting sekali karena SPPG inilah merupakan mesin penyerap anggaran Badan Gizi. Setiap kali satu SPPG berdiri maka 1 miliar 1 bulan itu akan terserap," jelasnya.
Ia pun mengapresiasi dukungan Mendagri dan Menteri PU yang dinilai menjadi kunci percepatan program MBG. Menurutnya, MBG merupakan investasi terbesar pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.