Tahukah Anda? Indonesia Dorong Pendekatan Seimbang AI APEC 2025, Hindari Kesenjangan Digital
Indonesia akan mengusung Pendekatan Seimbang AI APEC 2025, menekankan potensi inovasi sekaligus mitigasi risiko kesenjangan digital. Bagaimana strategi Jakarta dalam mewujudkan tata kelola AI yang inklusif?
Indonesia bersiap memainkan peran krusial dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2025 yang akan diselenggarakan di Gyeongju, Korea Selatan. Dalam forum bergengsi tersebut, Indonesia akan secara tegas mengusung isu penting mengenai Pendekatan Seimbang AI APEC, sebuah langkah strategis untuk memastikan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang bertanggung jawab.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Abdul Kadir Jailani, pada Rabu (22/10) di Jakarta, menyampaikan bahwa AI memiliki potensi besar untuk mendorong produktivitas dan inovasi di berbagai sektor. Namun, Kadir juga menekankan perlunya pengelolaan yang hati-hati agar teknologi ini tidak justru memperlebar jurang kesenjangan ekonomi dan digital yang sudah ada di masyarakat.
KTT APEC 2025, yang mengusung tema "Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper", akan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2025. Melalui forum ini, Indonesia bertekad untuk menyuarakan pentingnya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keadilan sosial, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong AI dapat memberikan manfaat merata bagi seluruh masyarakat di kawasan Asia-Pasifik.
Mendorong Tata Kelola AI yang Bertanggung Jawab
Pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) memerlukan kerangka tata kelola yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia menyadari bahwa meskipun banyak negara mengakui manfaat AI, pengelolaannya harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Saat ini, belum ada tata kelola internasional yang seragam terkait AI, sehingga memunculkan berbagai model di dunia.
Kadir Jailani menyoroti adanya beragam model tata kelola AI, seperti yang dimotori oleh Amerika Serikat, China, dan Eropa. "Kita ketahui di dunia saat ini ada berbagai model, ada model Amerika Serikat, model yang dimotori oleh China, dan model yang dimotori oleh Eropa. Bagaimana kita menerapkannya?" ujar Dirjen Aspasaf tersebut. Pertanyaan ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk mendorong diskusi mengenai harmonisasi standar global.
Indonesia sendiri telah memiliki fondasi awal dalam tata kelola AI melalui Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Dokumen ini dirancang sebagai panduan fleksibel, sebuah babak pengenalan dari pemerintah, yang memberikan arahan bagi para pelaku industri dalam pengembangan AI di dalam negeri. Kehadiran panduan ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pengembangan AI yang etis dan bertanggung jawab.
Menghadapi Tantangan Demografi dan Dampak Nyata APEC
Selain isu kecerdasan buatan, Indonesia juga akan mengangkat isu demografi sebagai salah satu agenda penting di KTT APEC 2025. Isu demografi menjadi tantangan signifikan bagi banyak negara di kawasan Asia Timur, termasuk potensi yang akan dihadapi Indonesia di masa mendatang. Forum APEC menjadi platform strategis untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi kolektif.
Kadir Jailani menambahkan bahwa Indonesia akan memanfaatkan forum APEC ini untuk belajar dan berbagi pengalaman dengan negara-negara lain. Tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi perubahan demografi yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat menghasilkan strategi adaptasi yang efektif.
Lebih lanjut, Indonesia juga bertekad untuk memastikan bahwa forum APEC dapat menghasilkan kerja sama yang memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha dan dunia kerja. Kritik mengenai kurangnya dampak langsung APEC di lapangan menjadi perhatian, sehingga Indonesia ingin mendorong inisiatif yang lebih konkret. Partisipasi aktif Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisinya di kawasan dan menegaskan perannya dalam membangun masa depan ekonomi Asia Pasifik yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Sumber: AntaraNews