Sumsel Perkuat Pendataan dan Koordinasi Lintas Sektor Demi Sukseskan Program 3 Juta Rumah Nasional
Pemerintah Provinsi Sumsel fokus benahi pendataan dan koordinasi untuk sukseskan Program 3 Juta Rumah, memastikan validitas data dan literasi keuangan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Langkah strategis ini difokuskan pada pembenahan pendataan serta penguatan koordinasi antarlembaga lintas sektor di seluruh wilayah.
Gubernur Sumsel, Herman Deru, menegaskan bahwa validitas data rumah di setiap kabupaten dan kota menjadi fondasi utama keberhasilan program ini. Data yang akurat akan memastikan pembangunan rumah rakyat dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan sistem perizinan yang jelas.
Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, upaya peningkatan literasi keuangan juga digencarkan agar masyarakat tidak terkendala dalam pembiayaan rumah impian mereka.
Akurasi Data dan Perizinan Sebagai Pilar Utama Program 3 Juta Rumah Sumsel
Gubernur Herman Deru menekankan pentingnya penataan data perumahan secara menyeluruh sebelum memasuki tahapan pembiayaan. Validasi data mencakup rumah yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun yang belum, guna memastikan perencanaan pembangunan yang optimal.
Beliau juga mengingatkan seluruh pengembang untuk mematuhi aspek tata ruang dan lingkungan dalam setiap proses perizinan pembangunan. “Sebelum masuk ke tahapan pembiayaan, kita harus menata data perumahan dengan benar. Ini penting agar pembangunan bisa optimal dan terencana dengan baik,” tegas Herman Deru, dikutip dari ANTARA.
Peringatan keras juga disampaikan agar tidak ada pembangunan yang dilakukan di lahan sawah produktif atau kawasan hutan lindung. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Sumsel terhadap keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan di tengah upaya penyediaan hunian.
Koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menyelaraskan kebijakan dan implementasi di lapangan. Dengan data yang valid dan perizinan yang sesuai, diharapkan Program 3 Juta Rumah di Sumsel dapat berjalan lancar dan minim hambatan.
Meningkatkan Literasi Keuangan dan Dukungan Pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah Sumsel
Selain aspek data dan perizinan, Pemprov Sumsel juga menyoroti pentingnya literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Meskipun akses ke layanan keuangan di Sumsel sudah tinggi, pemahaman tentang pengelolaan uang dan investasi masih perlu ditingkatkan secara masif.
Gubernur Deru mendorong agar literasi keuangan dilakukan secara masif, untuk menghindari kegagalan pembiayaan rumah akibat masalah finansial sederhana seperti pinjaman online. “Jangan sampai animo masyarakat membeli rumah tinggi, tetapi gagal karena persoalan finansial sederhana seperti pinjaman online,” jelasnya.
Anggota DPD RI Ratu Tenny Leriva menambahkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sumsel telah mencapai lebih dari 80 persen, namun pembinaan lebih lanjut tetap diperlukan. Berbagai program edukasi, termasuk literasi door to door dan perlindungan dari investasi bodong, terus digalakkan.
Dukungan juga datang dari BP Tapera yang menghimpun dana dan menyalurkannya sebagai pembiayaan rumah jangka panjang, murah, dan berkelanjutan. Komisioner BP Tapera Doddy Bursman menjelaskan bahwa pembiayaan ini tidak hanya untuk ASN, tetapi juga pegawai swasta dan masyarakat umum, sejalan dengan tujuan Program 3 Juta Rumah.
Dengan sinergi antara Pemprov Sumsel, BP Tapera, OJK, dan pemerintah daerah, Gubernur Herman Deru optimistis bahwa Sumsel dapat berkontribusi signifikan dalam pencapaian target nasional Program 3 Juta Rumah.
Sumber: AntaraNews