Sumarsono pertanyakan instruksi Polda yang minta sidang Ahok ditunda

Dirjen Otda ini menegaskan, sidang tuntutan Ahok di pengadilan tidak akan mengganggu jalannya Pilkada. Menurutnya, jalannya sidang meski pembacaannya tuntutan terhadap Ahok, tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Pilkada.

2017-04-07 19:30:00

Soni Sumarsono

Polda Metro Jaya telah bersurat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Isinya tentang permintaan penundaan sidang agenda tuntutan dalam perkara dugaan penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mempertanyakan instruksi Kepolisian yang meminta pengadilan menunda sidang agenda tuntutan kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok.

"Nanti tanya Polda kembali kenapa minta sidang ditunda?," kata Sumarsono saat dikonfirmasi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Pusat, Jumat (7/4).

Pria yang juga menjabat sebagai Dirjen Otda ini menegaskan, sidang tuntutan Ahok di pengadilan tidak akan mengganggu jalannya Pilkada. Menurutnya, jalannya sidang meski pembacaannya tuntutan terhadap Ahok, tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Pilkada.

"Saya enggak mengamati terkait dengan Pak Ahok di pengadilan, buat saya tidak mengganggu lah orang di pengadilan juga banyak yang diadili. Tidak ada pengaruhnya Pak Ahok diadili di pengadilan atau tidak, enggak ada pengaruhnya semua berjalan dengan lancar," jelas Sumarsono.

Sebelumnya, beredar surat dari Polda Metro Jaya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Isinya tentang permintaan penundaan sidang agenda tuntutan dalam perkara dugaan penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Surat per tanggal 4 April 2017 itu ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Kapolri, Irwasum Polri, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Surat itu sendiri ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyebut hal ini adalah hal yang wajar dengan pertimbangan keamanan. Polisi juga akan menunda sementara pemeriksaan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno hingga pencoblosan usai.

"Surat ini merupakan surat biasa dan wajar apabila Kepolisian mengirim surat berkaitan dengan hal tersebut. Ini agar persiapan pelaksanaan pencoblosan dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib," kata Kombes Argo saat dikonfirmasi, Kamis (6/4).

(mdk/msh)