Soroti Dampak Sosial Ekonomi, Mulyadi Usulkan Evaluasi KLH ke Presiden

Mulyadi yang merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V, menilai kebijakan penyegelan tersebut dilakukan tanpa kajian yang matang.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Mulyadi, menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto dapat mengevaluasi kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), khususnya terkait penyegelan sejumlah objek wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dinilai berdampak pada kehidupan masyarakat setempat.

Mulyadi yang merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V, menilai kebijakan penyegelan tersebut dilakukan tanpa kajian yang matang dan telah berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat setempat.

"Kami di Bogor Selatan dianugerahi Tuhan alam yang indah dan udara yang sejuk. Itu mayoritas berdampak terhadap sumber mata pencaharian warga," ujarnya kepada wartawan, Kamis (9/10).

Menurutnya, tindakan penyegelan objek wisata secara tiba-tiba telah menimbulkan efek domino. Ia menyoroti meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja, penutupan usaha kecil, hingga penurunan pendapatan sektor pariwisata dan UMKM.

“Ribuan kesempatan kerja warga hilang, bahkan kegiatan usahanya dihentikan. Ada multiplier effect, UMKM dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga komplain karena omzet menurun,” katanya.

Lebih lanjut, Mulyadi menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak sosial dari kebijakan tersebut. Ia menyebut, ketidakstabilan ekonomi berisiko memicu meningkatnya angka kriminalitas serta menghambat masa depan generasi muda di wilayah tersebut.

"Keluhan mereka sudah miris, mereka lapar. Angka kriminal terindikasi akan meningkat, anak usia sekolah akan terancam. Padahal ini dapil saya, kediaman Pak Presiden," ujarnya.