Setahun Pemerintahan Prabowo, Publik Rasakan Manfaat Program Makan Bergizi Gratis
Sebanyak 51,3% responden menilai positif program MBG, menunjukkan besarnya dukungan publik terhadap program tersebut.
Memasuki usia setahun pemerintahan Prabowo–Gibran, sejumlah program prioritas sebagai realisasi janji kampanye dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu yang paling banyak mendapat sorotan adalah program makan bergizi gratis (MBG), yang menempati peringkat ketiga dalam penilaian publik.
Sebanyak 51,3% responden menilai positif program MBG, menunjukkan besarnya dukungan publik terhadap program tersebut. Namun demikian, penilaian negatif juga cukup tinggi, mencapai 43,0%, sementara sisanya bersikap netral.
Temuan ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Indonesia Social Insight (IDSIGHT) dengan menganalisis tanggapan publik terhadap konten di media sosial presiden, wakil presiden, dan para menteri selama periode 24 September–3 Oktober 2025. Analisis dilakukan di empat platform media sosial utama, yakni Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan TikTok.
Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform tersebut merupakan media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Dengan karakteristik pengguna yang berbeda-beda, kombinasi data dari keempatnya diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang lebih objektif.
"Menduduki peringkat tiga besar penilaian terhadap program prioritas Prabowo–Gibran program makan bergizi gratis (MBG)," ungkap Direktur Komunikasi IDSIGHT, John Santosa, di Jakarta, Kamis (23/10).
Langkah Evaluasi
Sebagai langkah evaluasi, Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar dilakukan perbaikan sanitasi dan higienitas di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Alih-alih dihentikan, publik justru berharap program MBG diperbaiki karena dinilai telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. "Publik juga menyoroti pihak-pihak yang dinilai tidak kompeten dan mengambil keuntungan, hingga keluhan soal tenaga SPPI," lanjut Johan.
Sementara itu, program prioritas dan unggulan lain yang mendapat penilaian positif tertinggi adalah Sekolah Rakyat (62,4%) dan cek kesehatan gratis (58,7%). Program Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sedangkan Cek Kesehatan Gratis (CKG) menyasar seluruh populasi.
Sejak diluncurkan pada Juli 2025, sebanyak 165 titik Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan jumlah siswa mencapai 16 ribu orang. Program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan sekaligus membangun karakter generasi muda.
Sementara penerima manfaat program CKG telah mencapai 41,8 juta orang, dengan pembangunan 22 rumah sakit baru dari target 32 rumah sakit hingga akhir tahun. Program ini juga menargetkan penurunan kasus tuberkulosis (TBC) yang masih tinggi di Indonesia.
Program lainnya yang mendapat penilaian positif adalah Sekolah Unggulan Garuda (48,8%), swasembada pangan, energi, dan air (45,3%), serta pembangunan 3 juta rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencatat 42,8% penilaian positif.
"Terakhir adalah program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KLMP) atau Kopdes yang mendapat penilaian positif sebanyak 37,2%," pungkas Johan. Namun, penilaian negatif terhadap program ini juga cukup tinggi, mencapai 50,3%.
Pada September lalu, Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet dan mencopot Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, menggantikannya dengan Ferry Juliantono. Sebelumnya, pada Juli 2025, Prabowo telah meluncurkan kelembagaan 80.081 Kopdes di seluruh Indonesia.