Sebelum Jadi Tersangka KPK, Kakanwil Imigrasi Jabar Pernah Serukan Pegawai Jaga Integritas
Penetapan status hukum tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam penyidikan perkara yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan. Penetapan status hukum tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam penyidikan perkara yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan keimigrasian.
Sebelum dijadikan sebagai tersangka, Jaya aktif menjalankan berbagai agenda kedinasan. Pada 1 Juni 2026 atau bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, Jaya sempat memimpin apel.
Dalam kegiatan apel itu, Jaya mengingatkan kepada para pegawainya agar senantiasa menjaga integritas dan mengimplementasikan nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Dengan semangat persatuan, integritas dan pengabdian, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pendoman dalam mewujudkan Indonesia yang maju, harmonis dan berkeadilan," ucap Jaya sebagaimana dilihat dalam akun media sosial @imigrasijawabarat pada Kamis (4/6/2026).
Belum Bisa Dihubungi
Sementara itu, Kepala Tim Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Danis Panca, membenarkan bahwa Jaya Saputra saat ini berada di Jakarta. Meski demikian, Danis tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait agenda maupun tujuan keberadaan Jaya di ibu kota tersebut.
"Berita yang ada benar Pak Kakanwil berada di Jakarta, terkait pemeriksaan atau kasus apa kami belum tahu lebih lanjut karena belum bisa dihubungi," kata dia.
Danis memastikan kasus apapun yang menimpa Jaya tak berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan ke masyarakat. Pelayanan berjalan sebagaimana biasanya.
"Kami pastikan kasus tidak berkaitan dengan pelayanan administrasi keimigrasian sehingga pelayanan tetap berjalan," ucap dia.
Imigrasi
Diketahui, KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. OTT itu diduga berkaitan dengan proses pengurusan dokumen izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia.
Selain itu, KPK juga menjerat Eks Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, Kakanwil Ditjen Imigrasi Jabar Jaya Saputra, dan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji.
Lalu, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, dan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan Pasal 12 B tentang gratifikasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).