Satgas PRR Genjot Pemulihan Ekonomi Penyintas Sambil Waspadai Bencana Susulan
Langkah tersebut dirancang untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus mengantisipasi dampak lanjutan seperti banjir susulan.
Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Pratikno, menegaskan bahwa pemulihan ekonomi penyintas bencana akan dilakukan secara paralel dengan berbagai program prioritas, mulai dari normalisasi sungai, pemulihan lahan pertanian dan perikanan, hingga penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pratikno yang juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menyampaikan, langkah tersebut dirancang untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus mengantisipasi dampak lanjutan seperti banjir susulan akibat kondisi sungai yang belum sepenuhnya pulih.
"Selain menjaga kebutuhan mendesak masyarakat agar terpenuhi, kami juga harus kembali memfasilitasi kehidupan ekonomi, mulai dari jalur logistik, pertanian, perikanan, perdagangan, hingga UMKM,” kata Pratikno usai rapat bersama Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Program Padat Karya
Ia menjelaskan, program padat karya juga menjadi bagian penting dalam skema pemulihan karena dinilai mampu menyerap tenaga kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat terdampak di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menurut Pratikno, fase transisi pemulihan tidak hanya berfokus pada pemulihan ekonomi, tetapi juga mitigasi risiko bencana lanjutan. Oleh sebab itu, percepatan perbaikan infrastruktur fisik menjadi prioritas agar hasil pembangunan lebih kuat dan tahan terhadap potensi bencana hidrometeorologi di masa depan.
"Kita harus mengawal infrastruktur fisik jangan sampai nanti tidak kokoh dalam menghadapi perubahan iklim ke depan,” ujarnya.
Pemulihan Ekonomi dan Infrastruktur Jadi Kunci
Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pemulihan ekonomi dan infrastruktur menjadi kunci agar masyarakat dapat segera kembali menjalankan aktivitas normal.
Menurut Tito, sejumlah sektor vital seperti normalisasi sungai, perbaikan jalan dan jembatan, serta pemulihan sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan UMKM menjadi fokus utama penanganan.
“Terutama yang kita prioritaskan adalah infrastruktur, seperti normalisasi sungai, jalan, jembatan, serta sektor ekonomi masyarakat,” kata Tito.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan hunian tetap (huntap) di wilayah terdampak akan dipercepat agar penyintas tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara) dan dapat segera menjalani kehidupan yang lebih layak dan berkelanjutan.