Satgas Pengendalian Harga Beras Sisir Daerah, Fokus Tekan Harga di Atas HET
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa beras merupakan pangan pokok strategis yang mengandung nilai subsidi pemerintah yang besar.
Harga beras yang masih melambung di sejumlah daerah mendorong Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 untuk turun langsung ke lapangan. Satgas mulai menyisir wilayah-wilayah yang harganya melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan menggandeng Polri dan sejumlah kementerian/lembaga demi memastikan stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen.
Menteri Pertanian (Mentan)/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa beras merupakan pangan pokok strategis yang mengandung nilai subsidi pemerintah yang besar, sehingga harga di tingkat konsumen harus dapat dikendalikan dengan baik dan benar.
"Harga beras sudah turun dari 514 kabupaten kota seluruh Indonesia, terakhir kita pantau tinggal 59 kabupaten kota. Paling terakhir kemarin itu tinggal 20 kabupaten kota. Terutama di Zona 3 (Maluku dan Papua)," kata Amran saat wawancara cegat usai menghadiri Town Hall Meeting Capaian Kinerja 1 Tahun Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta pada Selasa (21/10).
Menyadur data harga beras dari Badan Pusat Statistik, sampai minggu kedua Oktober 2025, terdapat 59 kabupaten/kota di 21 provinsi yang masih mengalami fluktuasi harga beras. Beberapa kabupaten/kota yang masih mencatatkan persentase tinggi antara lain Kabupaten Intan Jaya 6,96 persen, Kabupaten Bima 4,74 persen, Kabupaten Barito Timur 4,08 persen, Kabupaten Pulang Pisang 3,54 persen, dan Kabupaten Landak 2,80 persen.
"Kami sudah turunkan tim. Berangkat hari ini. Berangkat ke titik-titik yang harganya tinggi. Kami berangkatkan tim Satgas. Langsung turun ke daerah. Harga di konsumen tidak boleh tinggi karena beras ini ada subsidi oleh negara Rp 150 triliun, sehingga harus dijaga. Kalau ini bermasalah, negara bermasalah," kata Mentan/Kepala Bapanas Amran tegas.
Adapun Satgas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025. Dalam beleid ini ditetapkan susunan keanggotaan yang terdiri dari pengarah sampai pelaksana di 38 provinsi. Untuk setiap daerah akan dikoordinasikan oleh Satgas Pangan Polri Daerah.
Secara ringkas, pelaksanaan pengawasan berupa identifikasi usaha dan pemeriksaan harga yang menyasar ke produsen, distributor, toko besar, dan ritel modern. Jika harga beras telah sesuai HET, maka diberikan tanda patuh.
Namun jika melebihi HET, diberikan surat teguran tertulis dengan penyesuaian waktu selama 1 minggu. Perum Bulog pun diminta melakukan intervensi dengan stok beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Lebih lanjut, Mentan/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menjelaskan pemerintah berkomitmen menjaga harga beras mulai dari hulu sampai hilir. Selain harga di masyarakat sebagai konsumen, harga di petani pun tidak boleh ada penurunan. Ini karena kesejahteraan petani menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
"Arahan Bapak Presiden itu jelas, jaga petani kita tetap untung. Untuk itu, kesejahteraan petani naik, saat ini tertinggi dalam sejarah. NTP ( Nilai Tukar Petani) sekarang capai 124,26. Sementara target Bapak Presiden ke kami adalah 110," ungkap Mentan/Kepala Bapanas Amran.
Terkait itu, BPS mencatat, NTP di September 2025 berada di level yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. NTP September 2025 ini juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan NTP tertinggi di 2024 lalu yang pernah berada di 122,78 pada Desember 2024.
Sementara, secara subsektor, NTP Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) di September 2025 juga menjadi titik kulminasi di tahun ini dengan raihan 113,95. Ini menjadi indeks NTPP tertinggi sejak April 2024. Kenaikan ini disebut andil dari kelompok padi sebesar 0,09 persen dan kelompok palawija, termasuk jagung, sebesar 1,10 persen.