Sambut usulan JK, Menaker siap kaji waktu kerja buat wanita
Usulan ini muncul karena kekhawatiran Jusuf Kalla terhadap masa depan generasi bangsa.
Kementerian Tenaga Kerja akan segera menindaklanjuti usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta pengurangan jam kerja bagi pekerja wanita. Usulan ini muncul karena kekhawatiran Jusuf Kalla terhadap masa depan generasi bangsa.
"Itu akan kita kaji. Secara ide itu sangat menarik. Beliau sangat konsen dengan anak-anak kita. Jadinya maksud Pak Wapres anak-anak semakin dekat waktunya dengan orangtuanya," kata Menaker Muhammad Hanif Dhakiri usai melakukan pertemuan dengan perwakilan Komnas Perempuan di ruang Kerja Menaker, Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta, Senin (1/12).
Hanif menilai usulan itu sangat bijak dan manusiawi. Dia pun siap mendukung usulan tersebut.
"Kita ingin memastikan agar masa depan anak-anak kita ditentukan lewat kasih sayang dari ibunya," kata Hanif.
Disinggung aturan itu hanya berlaku buat Pegawai Negeri Sipil (PNS), Hanif menepisnya. Bekas Sekjen PKB itu mengatakan masih akan mengkaji lagi usulan itu, sehingga belum mengetahui ide tersebut cuma berlaku buat PNS atau swasta.
"Ini niat baik ini tujuan mulia tentu kita carikan caranya dan mencari solusinya," sambungnya.
Sebelumnya Wapres Jusuf Kalla mengusulkan agar jam kerja untuk perempuan dikurangi. Wacana ini disampaikan Ketua Umum Persatuan Umat Islam Nurhasan Zaidi usai bertemu dengan Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/11) lalu.
Zaidi mengatakan, kedatangannya menemui Kalla adalah untuk mengundang dalam Muktamar PUI di Palembang, Januari 2015 nanti. Saat berbincang pada pertemuan itu, JK tiba-tiba menyampaikan ingin mengurangi jam kerja untuk perempuan.
"Beliau dapat SMS tentang kekhawatiran anak bangsa ke depan, sehingga beliau refleks mendiskusikan itu," kata Zainudin.
Baca juga:
Komnas Perempuan minta jam kerja wanita berumah tangga dikurangi
Ini cara Menaker agar buruh tak terus demo minta kenaikan UMP
Cinta panganan lokal, Menteri Hanif ngaku makan jagung tiap hari
Menteri Hanif kecewa lihat kinerja BNSP sertifikasi TKI
Blokade Jl Gatot Subroto, buruh gagal bertemu Menaker
Menaker Hanif tak seide dengan JK soal moratorium TKI
Menaker terima jika Jokowi tunjuk Kepala BNP2TKI dari Golkar