Saleh Daulay Semprot Menpar: Apa Manfaat 154 Penghargaan Buat Rakyat?
Ia menilai pencapaian seremonial tidak boleh hanya menjadi pemanis laporan kinerja tanpa memberikan dampak konkret bagi masyarakat.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, melontarkan kritik keras terhadap rentetan penghargaan yang diterima Kementerian Pariwisata di bawah kepemimpinan Widiyanti Putri Wardhana.
Dalam rapat kerja yang dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Saleh mempertanyakan relevansi nyata dari 154 penghargaan yang diklaim kementerian tersebut. Ia menilai pencapaian seremonial tidak boleh hanya menjadi pemanis laporan kinerja tanpa memberikan dampak konkret bagi masyarakat.
"Tapi rakyatnya dapat apa? Dan ini ada 154 penghargaan. Saya ingin ini dijelaskan satu persatu, jenisnya apa saja penghargaan ini, dan dampaknya apa untuk rakyat Indonesia. Kalau untuk pribadinya Ibu Menteri, bagus dong. Untuk Kementerian Pariwisata bagus. Tapi rakyatnya dapat apa?” tegas Saleh.
Kritik Pedas Terhadap Prestasi Seremonial
Saleh menyoroti salah satu penghargaan yang diberikan oleh media asing, New York Times. Menurutnya, penghargaan dari institusi media bersifat subjektif dan lebih menonjolkan citra personal menteri atau lembaga daripada manfaat nyata untuk masyarakat.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa jumlah penghargaan yang mencapai ratusan harus dipertanggungjawabkan satu per satu secara transparan. Ia menolak jika penjelasan hanya diberikan secara tertulis, melainkan harus dipaparkan secara lisan dalam forum rapat resmi DPR.
Konsekuensi Tugas Konstitusional
Ketegangan semakin meningkat ketika Saleh mengingatkan jajaran kementerian akan kewajiban konstitusional untuk hadir dan menjawab pertanyaan DPR secara langsung. Ia menegaskan, fungsi pengawasan tidak bisa digantikan oleh jawaban tertulis semata.
"Ini kan yang gini-gini kan memang kerja kita rapat. Ibu Menteri kalau nggak mau rapat ya jangan jadi Menteri juga. Kita juga kalau anggota DPR nggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong. Benar nggak? Kan konsekuensi daripada tugas konstitusional," ujar Saleh dengan nada tinggi.
Rapat kerja ini menjadi sorotan karena membuka pertanyaan besar mengenai efektivitas penghargaan internasional yang diklaim kementerian. Pertanyaan Saleh menggarisbawahi kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih nyata bagi masyarakat, bukan sekadar deretan trofi di kantor kementerian.
Reporter Magang - Mochamad Aidil Akbar