Saat Malaysia dan Libya Curhat ke Indonesia, Harap Arab Saudi Perbaiki Layanan Haji

Layanan Haji di Armuzna Dikeluhkan

Tak hanya jemaah haji Indonesia yang mengalami pelayanan buruk saat pelaksanaan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Pemerintah Arab Saudi diharapkan memperbaiki layanan saat proses Masyair dan mendengarkan masukan-masukan dari negara-negara pengirim jemaah haji.

Pemerintah Arab Saudi juga diharapkan dapat melibatkan negara-negara pengirim jemaah haji dalam proses perbaikan layanan tersebut.

Delegasi Libya dan Malaysia Temui PPIH

Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan Misi Haji dari Libya di Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI, Jeddah, Sabtu (8/7) pekan lalu.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief mengatakan, Indonesia dan Libya mempunyai perspektif yang sama tentang perlu adanya upaya perbaikan layanan yang dilakukan oleh Arab Saudi.

"Kami juga sepakat bahwa Saudi perlu menerima masukan dan melibatkan negara-negara pengirim jemaah dalam proses peningkatan kualitas layanan haji," sambungnya.

Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah Libya, Ali MA Hammuda mengatakan, kedatangan mereka dalam rangka belajar dan bertukar pikiran dengan misi haji Indonesia.

"Kami juga mengalami masalah yang sama dengan Indonesia dan jemaah haji negara lainnya dalam pelaksanaan layanan di Masyair pada tahun ini."

Tanpa Ibadah Arbain

Selama musim haji, 7.800 jemaah haji Libya mendapat layanan katering sebanyak dua kali sehari. Layanan itu diberikan dalam bentuk sarapan dan makan malam.

Biaya perjalanan jemaah ditetapkan sebesar USD6.800 atau sekitar Rp102 juta dengan kurs dollar sebesar Rp15.000.

Tidak seperti jemaah Indonesia, masa tinggal jemaah Libya di Madinah hanya empat hari, dan tidak melaksanakan ibadah arbain.

"Tidak ada Arbain. Untuk penentuan jemaah haji yang berangkat dalam setiap tahunnya, kami lakukan dengan cara pengundian," tandasnya.

Protes Malaysia

Keluhan yang sama juga diungkapkan delegasi Misi Haji Malaysia saat menyambangi Kantor Urusan Haji di Makkah. Direktur Eksekutif Haji pada Tabung Haji Malaysia Dato Sri Syed Saleh menceritakan buruknya pelayanan Mashariq saat 8-13 Zulhijjah di Armuzna.

Mashariq adalah nama Syarikah yang mendapat izin dari otoritas Saudi untuk memberikan layanan kepada jemaah selama di Armina. Indonesia, Malaysia, dan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya, menjalin kerja sama dengan Mashariq dalam penyediaan layanan jemaah haji.

Dato Sri Syed mengaku sejak 20 hari sebelum wukuf, sudah meninjau persiapan yang dilakukan Mashariq. Namun ternyata, banyak fasilitas yang belum siap.

"Kami selalu dijanjikan bahwa semua akan siap sebelum hari H. Namun, setelah ditinjau lagi sepekan kemudian, tidak jauh beda," kata Syed Saleh.

Masalah air menjadi catatan penting saat di Arafah. Termasuk katering yang terlambat. Demikian juga kondisi kepadatan tenda jemaah Malaysia di Mina karena pihak Mashariq menerima jemaah non kuota.

"Harus ada maktab khusus bagi jemaah furoda dan non kuota," tegasnya.

Syed Saleh, Direktur Eksekutif Tabung Haji Malaysia

Khusus layanan di Mina, Syed Saleh juga mengeluhkan menu katering hanya nasi dan telur dengan waktu kedatangan makanan yang terlambat. Kasur di Mina justru mempersempit ruangan. Ditambah lagi mesin pendingin yang bocor.

"Ruangnya sama dengan tahun lalu. Karena ada kasur, malah menjadi makin sempit. Masing-masing jemaah mempertahankan kasurnya. Kita sedang memikirkan tahun depan tidak perlu pakai kasur, cukup karpet tebal," paparnya.

Malaysia, ingin persoalan yang terjadi di Armina tidak bisa dibiarkan. Untuk itu, protes atau komplain dari masing-masing pihak harus disampaikan.

Jangan Terulang Tahun Depan

Selain Mashariq, Syed Saleh melihat Kementerian Haji dan Umrah Saudi juga harus ikut menyelesaikan masalah di Armina, utamanya yang berkenaan dengan ketersediaan ruang yang cukup. Diperlukan upaya bersama untuk mencari penyelesaian.

"Insyaallah kita bersama dengan rombongan (delegasi) Indonesia senantiasa mempunyai perbincangan secara berterusan dengan pihak berwajib, termasuk Kementerian Haji, Mashariq, dan lainnya untuk memastikan bahwa apa yang berlaku, tidak akan berlaku lagi pada tahun-tahun mendatang," tandasnya.