Respons Jenderal Maruli Soal Aparat Diduga Beking Tambang Ilegal: Sekarang Sulit, Kalau Masuk Video Kita Takut

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Maruli Simanjuntak buka suara terkait pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD yang menyebut banyak mafia tambang ilegal dibekingi pejabat dan aparat.

Mahfud mengungkapkan hal itu pada debat Cawapres 2024 digelar KPU di JCC, Jakarta, Minggu (21/1).

Maruli menilai ucapan Mahfud tersebut hanya sebagai peringatan. Sebab Maruli mengatakan, aparat yang dimaksud Mahfud yang juga Menko Polhukam itu belum jelas apakah dari pihak TNI atau bukan.

"Aparat bisa juga aparatur sipil. Belum lengkap itu," kata Maruli di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Jenderal TNI bintang empat ini menekankan bahwa saat ini sulit rasanya para prajurit melakukan penyimpangan di tengah masyarakat. Sebab, menurut Maruli, sekarang ini sudah sangat mudah bagi masyarakat memviralkan setiap pelanggaran dilakukan prajurit.

"Jadi kita sulit juga di zaman sekarang ini. Terus terang saja ini, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang. Jadi enggak seberani itu lagi kita," ujar Maruli.

Maruli juga menyinggung soal hukuman berat yang akan menanti bagi setiap prajurit terbukti melakukan pelanggaran. Sehingga, dia meragukan apabila aparat yang dimaksud melindungi mafia tambang berasal dari prajurit TNI AD.

“Akhirnya dia (prajurit) betul-betul tidak berani melanggar (karena hukuman berat). Kami pun sebetulnya di kondisi itu kira-kira. Kalau kita bermain-main dengan tambang menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responnya cepat ini,” tuturnya.

“Jadi yang saya bilang itu, aparat itu yang mana? Karena yang punya kewenangan itu kan sebetulnya dari Kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas, kami itu nggak tahu sebetulnya (soal tambang),” tambah Maruli.

Namun demikian, Maruli memastikan TNI AD akan merespons cepat apabila ada dugaan keterlibatan prajurit dalam membekingi tambang ilegal. Sebagaimana, kasus-kasus terdahulu yang mana banyak prajurit telah dicopot dan dihukum atas pelanggarannya.

“Saya kira laporan seperti ini, ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini, itu banyak yang dicabut jabatannya. Anggota-anggota juga banyak. Sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut," tutup Maruli.

Mahfud Singgung Mafia Tambang

Sebelumnya, Cawapres nomor urut 03, Mahfud MD mengungkap ada banyak mafia tambang ilegal yang mendapat perlindungan. Padahal, Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah dicabut.

"Bila 'Ya cabut saja IUP-nya', nah itu masalahnya. Cabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah kirim tim ke lapangan. Ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu," ungkap Mahfud saat debat, Minggu (21/1).

Selain itu, Mahfud juga mengatakan, banyak sekali usaha tambang di Indonesia yang ilegal. Dia menyebut, banyak pejabat dan aparat yang melindunhi usaha tambang tersebut.

"Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal, dan itu di-"backing" aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya," kata Mahfud.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud sebagai tanggapan atas keterangan Gibran yang memberikan solusi sederhana terhadap perusahaan tambang ilegal dengan mencabut IUP-nya agar tidak bisa beroperasi lagi.