Refly Harun Risau Presidential Threshold Hilangkan Potensi Kepemimpinan

Refly Harun Risau Presidential Threshold Hilangkan Potensi Kepemimpinan. Selain dapat memunculkan oligarki, sistem ini juga menyebabkan potensi kepemimpinan akan hilang.

2019-08-05 19:24:00

Presidential Threshold

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT) dapat memunculkan oligarki politik. Dia pun mengaku sangat risau dengan pemberlakuan sistem ini pada Pemilu 2019.

Selain dapat memunculkan oligarki, sistem ini juga menyebabkan potensi kepemimpinan akan hilang. Hal ini disampaikan Refly usai menghadiri diskusi 'Jalan Pasti Sistem Politik dan Pemilu Indonesia' yang diselenggarakan Jenggala Center di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/8).

"Yang saya risaukan adalah diberlakukannya presidential threshold. PT ini akan menyebabkan potensi kepemimpinan kita hilang begitu saja. Kenapa? Akan dipaksa calon presiden itu dua saja," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, dua pasang calon yang bertarung dalam Pilpres dapat menimbulkan pembelahan yang cukup massif di tengah masyarakat. Selain itu juga menurutnya akan selalu ada kekuatan politik yang memborong semua parpol karena kekuatan finansial dan kekuatan politiknya.

Dia mencontohkan hal ini terjadi saat Pilpres tahun ini. Setelah sebagian besar parpol mengusung Jokowi-Ma'ruf, tersisa hanya beberapa parpol seperti Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat. Dari empat parpol ini calon tak bisa dua pasang. Akhirnya keempat partai ini bergabung mendukung pasangan Prabowo-Sandi.

"Begitu Gerindra menggandeng PKS, Demokrat sama PAN walaupun besanan enggak bisa mencalonkan lagi," ujarnya.

Kalau ini terus terjadi, lanjutnya, bibit-bibit pemimpin potensial tak bisa apa-apa. Pemimpin negara ini hanya akan ditentukan oleh oligarki politik secara terus menerus.

"Kalau itu yang terjadi, bibit-bibit pemimpin bangsa yang mulai bertebaran ini enggak bisa ngapa-ngapain karena akan ada oligarki politik yang akan menentukan terus menerus dan itu menurut saya berbahaya bagi demokrasi kita ke depan," jelasnya.

(mdk/eko)