Puan Singgung Program MBG hingga Masalah Pertanahan di Paripurna DPR
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya respons cepat DPR RI dan Pemerintah dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya respons cepat DPR RI dan Pemerintah dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat.
Menurutnya, Pemerintah sebagai pelaksana urusan rakyat telah dibekali dengan regulasi, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggaran, serta program-program kementerian dan lembaga.
Hal tersebut diungkapkan Puan dalam pidatonya di rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung DPR RI, Selasa (21/1).
Rapat Paripurna ini mengawali rapat usai DPR melaksanakan reses, dimana anggota DPR RI mengunjungi daerah pemilihan (Dapil) untuk menyerap aspirasi selama reses berlangsung.
“Pemerintah sudah memiliki perangkat yang lengkap untuk menangani permasalahan rakyat. Semua itu harus dijalankan dengan efektif, tepat sasaran, tepat sasaran dan tepat manfaat dalam setiap menangani urusan rakyat,” ungkap Puan.
Puan pun merinci 17 permasalahan yang tengah menjadi perhatian masyarakat belakangan ini yang perlu segera
ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan Dewan, antara lain adalah pelaksanaan program makan bergizi gratis, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat.
“Permasalahan lain yang menjadi perhatian DPR untuk segera ditindaklanjuti lainnya adalah terkait dengan penanganan terhadap permasalahan bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan,” urai Puan.
Kemudian upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan, dan penanganan kasus virus HMPV, penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di berbagai wilayah, serta penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Puan juga menyebut DPR menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan konflik pertanahan dan tata ruang, serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah, rencana penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) minimal selama satu tahun di dalam negeri, dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI yang bekerja di luar negeri.
“(Selanjutnya adalah) penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, rencana pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2026, upaya mewujudkan swasembada energi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur, dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS,” ungkap Puan.
Pada masa reses Persidangan I yang lalu, Puan menyebut rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan wakil pemerintah telah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025.
“Hal ini merupakan komitmen bersama DPR RI dan Pemerintah, untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji dan mencari formula biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dapat meringankan peserta/jamaah haji,” ucap Puan.
Di sisi lain, Puan juga mengatakan diplomasi parlemen yang dilakukan DPR akan terus diarahkan untuk membangun hubungan kerja sama antarparlemen. Ada sejumlah agenda diplomasi DPR RI pada masa persidangan ini, antara lain sidang Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), Sidang Open Government Partnership, Sidang Security Conference, sidang World Trade Organization (WTO), dan Inter-Parliamentary Union (IPU).
Pada masa sidang ini DPR RI juga akan menerima kehadiran delegasi dari negara-negara, antara lain delegasi dari Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Yunani, Jepang, Maroko, Belgia, Serbia, Australia, Malaysia, Singapura, serta Swedia.
“Pada tahun 2025 ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Konferensi Parliamentary Union of the OIC (PUIC) ke-19,” tutup Puan.