Puan Dorong Legislator Perempuan di DPR Perjuangkan Isu Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Puan mengingatkan, legislator perempuan harus bisa menghadirkan produk legislasi yang pro perempuan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya peran legislator perempuan dalam menyuarakan kebutuhan perempuan dan anak di ranah kebijakan. Menurutnya, perempuan di DPR harus peka terhadap isu yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan, mengingat mayoritas berperan sebagai ibu dan istri dalam keluarga.
"Perempuan di DPR harus mampu merumuskan kebijakan atau undang-undang yang mengedepankan kesejahteraan perempuan dan anak. Termasuk dalam mengawal program pemerintah serta penganggaran yang berpihak pada kepentingan perempuan," ujar Puan, Jumat (18/10/2024).
Puan mengingatkan, legislator perempuan harus bisa menghadirkan produk legislasi yang pro perempuan. Seperti UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA), yang disahkan DPR pada periode sebelumnya.
"UU KIA mendukung perempuan memastikan anak-anak yang mereka lahirkan memperoleh tumbuh kembang yang optimal. Selain itu, UU ini juga membantu ibu bekerja dengan adanya tanggung jawab kolektif terhadap perkembangan anak," jelas Puan.
Sebagai legislator perempuan, menurutnya, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan menjadi krusial untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan sensitif terhadap kebutuhan gender.
"Sering kali perempuan menjadi korban dari kebijakan yang kurang sensitif terhadap gender. Keterlibatan perempuan di ranah pembuat keputusan adalah kunci untuk memastikan kebijakan yang lebih merata dan berdampak luas bagi semua, terutama bagi mereka yang paling rentan," urainya.
Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa kehadiran perempuan di parlemen tidak hanya berdampak pada tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi di kancah global melalui fungsi diplomasi parlemen di forum internasional.
"Melalui fungsi diplomasi parlemen, anggota DPR bisa menyuarakan aspirasi perempuan di dunia internasional dan memastikan keseimbangan perspektif dalam setiap pengambilan keputusan. Ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan," jelas Puan.
Puan sendiri telah sering menyuarakan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai forum internasional. Kepemimpinannya dalam forum parlemen global mendapat pengakuan dari berbagai tokoh dunia.
Untuk itu, Puan mengajak seluruh legislator perempuan di DPR untuk bekerja bersama memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama perempuan. Menurutnya, akselerasi kepemimpinan perempuan di dunia politik harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan.
"Sebagai legislator perempuan, kita harus mengedepankan gender-sensitive lawmaking, gender-responsive budgeting, dan gender-sensitive oversight. Kita perlu terus meningkatkan pengarusutamaan gender dan menghasilkan UU yang lebih inklusif," tegas Puan.
Meskipun perempuan sering kali harus bekerja lebih keras untuk menunjukkan kualitas dan kompetensi mereka, mengingat adanya kodrat dan nilai-nilai sosial budaya, Puan percaya bahwa setiap legislator perempuan di DPR akan bekerja sepenuh hati dan tenaga untuk rakyat.
"Perempuan memiliki kemampuan untuk membangun konsensus, mendengarkan berbagai aspirasi, dan menghasilkan kebijakan yang lebih partisipatif serta inklusif. Ini adalah modal yang dapat kita gunakan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia," kata Puan.
Ia pun yakin para anggota dewan perempuan, terutama yang baru terpilih pada periode ini, akan mampu dengan cepat beradaptasi dan menjalankan amanah rakyat dengan baik.
"Saya paham, tidak mudah bagi saudari-saudari untuk mencapai posisi ini. Namun percayalah, hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Mari kita menjadi Srikandi Rakyat dan berjuang demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh warga Indonesia," tutup Puan.