PSI minta Prabowo sertakan bukti soal ada mark up di proyek LRT

Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang kepemudaan, Dedek Prayudi menilai rilis Kementerian Perhubungan tentang data biaya pembangunan LRT membuat pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto keliru

2018-07-05 00:10:00

Partai Solidaritas Indonesia

"Kemenhub sudah merilis data resmi pembiayaan pembangunan LRT. Apa yang dikatakan pak Prabowo semua tidak terbukti, alias keliru. LRT Jabodetabek maupun Palembang termasuk yang paling murah dibandingkan negara lain, bahkan di Palembang nomor dua terendah," kata pria yang akrab disapa Uki melalui keterangan tertulis, Rabu (4/7).

Meski demikian, Uki mengakui bahwa LRT Jakarta cenderung lebih mahal walaupun ini tidak dapat disimpulkan mark up. "LRT Jakarta yang relatif lebih mahal karena kerumitan lokasi dan jarak yang pendek pun masih separuh harga dari LRT di Calgary, Kanada yang sejajar dengan tanah," terang Uki.

Uki tidak setuju dengan anggapan mark up yang dituduhkan oleh Prabowo. "Harga ternyata tidak tinggi. Kalaupun LRT Jakarta relatif harganya lebih tinggi harus dilihat dulu kenapa tinggi. Mark up? Korupsi? Jangan-jangan ini kesimpulan novel fiksi," sindir Uki.

Uki menilai bahwa Prabowo telah menyebarkan informasi keliru melalui orasinya, dan menantang mantan Danjen Kopassus tersebut untuk membuktikan ucapannya dengan data.

"Pak Prabowo, kalau tidak ingin disebut tukang sebar hoaks, harus segera klarifikasi pernyataannya, keluakan data yang ia punya. Kalau memang keliru, harus secara jantan meminta maaf. Kami meyakini politisi sekelas pak Prabowo adalah seorang yang pemberani, termasuk mempertanggungjawabkan omongannya," jelas Uki.

"Saya tidak bermaksud mengajari, tapi dalam demokrasi yang maju, konsep check and balance bukan berarti pemerintah bekerja dan oposisi menyinyiri. Dalam konsep ini, pemerintah bekerja, oposisi mengawasi dan mengoreksi," sambungnya..

Uki mengingatkan oposisi untuk hadir sebagai solusi pembangunan untuk meraih simpati publik, bukan menjadi masalah pembangunan. "Dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa permasalahan pembangunan untuk hadir sebagai solusi pembangunan, dari situlah simpati publik diraih. Bukan malah jadi masalah pembangunan, orasi tanpa data," ujarnya.

(mdk/rzk)