Data yang dibeberkan Prabowo ini malah jadi polemik

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto seringkali melempar pernyataan yang menimbulkan polemik terkait kebijakan pemerintah. Pernyataan Prabowo itu memang didasari dengan data yang dia punya.

Namun data yang dimiliki mantan jenderal bintang tiga tersebut terkadang bertolak belakang dengan pemerintah. Berikut data yang dibeberkan Prabowo Subianto:

Soal utang pemerintah Rp 9.000 T

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan utang pemerintah Indonesia saat ini terus meningkat menjadi sekitar Rp 9.000 triliun. Hal ini menurutnya sangat membahayakan masa depan bangsa.

"Utang-utang kita sudah sangat membahayakan. Selain utang pemerintah, ada utang lembaga-lembaga keuangan milik pemerintah dan BUMN dan kalau dijumlahkan sungguh sangat besar," jelasnya di rumah dinas Ketua MPR, Zulkifli Hasan di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Senin (25/6).

Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Keuangan, Prabowo mengatakan utang pemerintah mencapai Rp 4.060 triliun. Sedangkan utang BUMN mencapai Rp 630 triliun dan utang lembaga keuangan lainnya mencapai Rp 3.850 triliun. Di samping itu ia juga menyebutkan utang Waskita Karya naik 669 persen, Wijaya Karya naik 181 persen, Adhi Karya 155 persen dan utang pembangunan perumahan naik 125 persen. Kenaikan utang empat BUMN ini akumulasi sejak 2014 sampai 2017.

Tanggapan Menkeu terkait utang Rp Rp 9.000 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, jumlah utang yang digabung sebanyak Rp 9.000 triliun sudah memiliki tanggung jawab dari masing-masing entitas. Sehingga, tidak sesuai jika kemudian total utang secara keseluruhan langsung dibandingkan dengan negara lain.

"Di dalam mengelola seluruh perekonomian masing-masing entitaskan punya tanggung jawab. Jadi kalau dari sisi perekonomian, kita bisa saja membuat keseluruhan utang termasuk negara lain buat keseluruhan negara-negara perekonomian bisa utang rumah tangga, korporasi, utang BUMN, utang lembaga keuangan, pemerintah," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, hingga 31 Mei 2018 posisi utang Indonesia sebesar Rp 4.168 triliun. "Posisi utang pemerintah pada Mei Rp 4.169 triliun.

Data pembangunan LRT

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai biaya pembangunan LRT di Indonesia sangat mahal. Padahal berdasarkan data yang dimilikinya, biaya pembangunan untuk LRT di dunia saja hanya berkisar USD 8 juta/km. Sedangkan di Palembang, yang memiliki panjang lintasan 24,5 km, biayanya hampir Rp 12,5 triliun atau USD 40 juta/km.

Dengan nilai yang tinggi tersebut, Prabowo pun menuding ada penggelembungan nilai atau mark-up dalam proyek tersebut. "Coba bayangkan saja berapa mark up yang dilakukan pemerintah untuk 1 km pembangunan LRT. Jika 8 juta dolar itu saja udah mendapatkan untung, apalagi kalau 40 juta dolar," kata Prabowo saat sambutan dalam acara silaturahmi kader di Hotel Grand Rajawali, Palembang, Kamis (21/6).

Jawaban Menko Luhut terkait pembangunan LRT mahal

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menjawab tudingan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang mencurigai adanya permainan uang atau mark up dalam proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT). Menko Luhut menilai Prabowo telah menerima informasi yang salah mengenai proyek pembangunan moda transportasi kereta api ringan tersebut.

Prabowo menuding biaya pembangunan LRT di Indonesia terlalu mahal. Padahal, kata Luhut, masih banyak yang jauh lebih mahal. "Sudah ada datanya kalau kita rata-rata Rp 400 miliar per Km, di tempat lain ada Rp 600 miliar bahkan ada yang Rp 1 triliun, tergantung, kalau elevated pasti lebih mahal, tergantung tinggi elevasinya berapa, murah mahalnya," ujarnya.

Prabowo sebut Indonesia bubar 2030

Dalam sebuah video Prabowo Subianto mengaku mendapatkan kajian tentang nasib Indonesia di 2030 yang diprediksi bakal bubar. Dalam cuplikan video itu, Prabowo mengatakan, kajian bangsa lain tak menyertakan Indonesia di tahun 2030. Menurut Prabowo, kajian itu memprediksi Indonesia akan bubar.

"Saudara-saudara. Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini, tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030," kata Prabowo di video itu.