Ngabalin tantang Prabowo tunjukan data mark up LRT: Datang ke Kantor Kemaritiman

Merdeka.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menantang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal tuduhan mark up proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT). Ngabalin meminta Prabowo membuka data-data soal mark up proyek tersebut.

"Saya menantang kalau mas Bowo (Prabowo) dan teman-teman punya data-data yang benar itu terjadi mark up terhadap pembangunan LRT dan terkait dengan ada data yang keliru dari pemerintah. Kemudian beliau mengambil kesimpulan bahwa ada mark up terhadap pembangunan LRT, monggo kasih data sama saya, datang deh di Kantor Kemaritiman," kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/6).

Ngabalin mengaku heran dengan manuver mantan Komandan Komando Pasukan Khusus itu belakang ini. Menurutnya, besaran anggaran pembangunan LRT yang disebut Prabowo tidak sesuai dengan data.

"Kalau mark up itu artinya ada data yang tidak benar terkait pembiayaan LRT. Kalau beliau menyebutkan berapa dolar itu, (USD 8 juta/KM) itu bangun pakai apa? Kalau 8 (juta) dolar itu sama dengan bangun pakai bambu itu, bambu dari Papua gitu. Coba deh dicek," ujar mantan anggota tim sukses pemenangan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa di Pilpres 2014 ini.

Ngabalin menjelaskan, berdasarkan data yang dikantonginya, tidak ada mark up dalam proyek pembangunan LRT. Justru pemerintah menghemat anggaran sekitar Rp 13 triliun.

Ngabalin berharap, kritikan yang disampaikan Prabowo ke depan berdasarkan data yang benar. Sebab, tidak pantas seorang tokoh politik menyampaikan pernyataan bermuatan fitnah di ruang publik.

"Jangan data-data yang bisa menjorokin Pak Bowo, kasihan. Karena itu kan pernyataan keluar dari tokoh seperti Mas Bowo, gitu loh," jelas dia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menilai biaya pembangunan LRT di Indonesia sangat mahal. Padahal berdasarkan data yang dimilikinya, biaya pembangunan untuk LRT di dunia saja hanya berkisar USD 8 juta/km. Sedangkan di Palembang, yang memiliki panjang lintasan 24,5 km, biayanya hampir Rp 12,5 triliun atau USD 40 juta/km.

Dengan nilai yang tinggi tersebut, Prabowo pun menuding ada penggelembungan nilai atau mark-up dalam proyek tersebut.

"Coba bayangkan saja berapa mark up yang dilakukan pemerintah untuk 1 km pembangunan LRT. Jika 8 juta dolar itu saja udah mendapatkan untung, apalagi kalau 40 juta dolar," kata Prabowo saat sambutan dalam acara silaturahmi kader di Hotel Grand Rajawali, Palembang, Kamis (21/6).