Pramono Umumkan UMP DKI Jakarta 2026 Besok, Kepgub Sudah Diteken
Meski demikian, Pramono masih enggan mengungkap kisaran angka UMP tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta akan diumumkan pada Rabu, 24 Desember 2025 sesuai dengan batas waktu penetapan yang ditetapkan pemerintah pusat. Meski demikian, Pramono masih enggan mengungkap kisaran angka UMP tersebut.
“Sebenarnya sudah ada keputusan, tetapi kami akan mengumumkan besok sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Tapi yang jelas sudah putus,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Saat ditanya mengenai besaran UMP yang telah diputuskan, Pramono tidak memberikan jawaban rinci. Ia hanya menegaskan angka tersebut akan disampaikan bersamaan dengan pengumuman resmi.
“Yang jelas saya sudah tanda tangan Keputusan Gubernur-nya. Itu saja. Tapi angkanya besok diumumkan,” ujar Pramono.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah yang Berlaku
Pramono menjelaskan, penetapan UMP DKI Jakarta dilakukan dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku. Ia berujar bahwa sebagai kepala daerah, dirinya tidak akan keluar dari koridor regulasi dalam mengambil keputusan.
“Sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya pasti taat dengan PP yang mengatur tentang itu, yaitu PP Nomor 49. Sehingga dengan demikian, itulah yang kita gunakan sebagai acuan dan besok kami umumkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pramono menyampaikan kebijakan UMP tidak hanya memuat besaran upah, tetapi juga mencakup kebijakan insentif bagi buruh di Jakarta. Insentif tersebut, kata dia, akan tertuang dalam Kepgub yang sama.
“Di dalam Keputusan Gubernur, kami juga menyampaikan bahwa Pemerintah DKI Jakarta memberikan insentif yang berkaitan dengan transportasi, berkaitan dengan pangan, dan berkaitan dengan kesehatan. Kami cantumkan dalam Keputusan Gubernur,” ujarnya.
Optimis Diterima Buruh dan Pengusaha
Terkait kemungkinan penolakan dari kalangan buruh, Pramono menyatakan optimistis kebijakan UMP DKI Jakarta dapat diterima semua pihak. Ia berharap tidak ada aksi mogok kerja menyusul penetapan upah tersebut.
“Bismillahirrahmanirrahim, diterima semuanya, enggak ada mogok. Karena sekarang ini negara lagi butuh adem ayem lah,” ucap Pramono.