Pramono Tanggapi Usulan Jaklingko Tidak Lagi Gratis: Kami Pertimbangkan
Pengamat mengusulkan Jaklingko tidak lagi digratiskan tapi dikenakan tarif ringan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, merespons usulan pengamat transportasi yang menyarankan supaya layanan Mikrotrans atau Jaklingko tidak lagi digratiskan, melainkan dikenakan tarif ringan bagi penumpang.
Pramono menyatakan, bakal mempertimbangkan usulan itu di tengah proses finalisasi penyesuaian tarif TransJakarta usai kondisi fiskal DKI Jakarta terdampak imbas pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Kadang kala kita kasih gratis pun salah. Tapi enggak apa-apa, masukannya akan kami pertimbangkan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Dijalankan secara profesional
Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini memang menetapkan layanan Mikrotrans atau lebih dikenal JakLingko sebagai moda transportasi pengumpan (feeder) Transjakarta dengan tarif nol rupiah. Kebijakan ini guna mendukung integrasi transportasi publik dan mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi.
Kendati sampai saat ini naik Mikrotrans tidak dikenai tarif, Pramono menyampaikan, layanan yang diberikan kepada penumpang harus dijalankan secara profesional oleh para pengemudinya.
Pramono menyoroti temuan di lapangan terkait adanya sopir Mikrotrans yang kerap menyalahi tugasnya saat berkendara. Semisal, lanjutnya keluhan masyarakat soal pengemudi Mikrotrans yang kerap kedapatan membawa anggota keluarga saat bertugas.
Sudah lama tidak naik
“Memang, Mikrotrans ini kami juga enggak mau seakan-akan sekarang menjadi milik pribadi. Di lapangan kan seperti itu, nyetir bawa keluarganya, anaknya ada di sampingnya. Enggak boleh terjadi, tetap harus bekerja profesional,” ucap dia.
Sebelumnya, usulan disampaikan Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai pemberlakuan tarif pada layanan Mikrotrans sudah seharusnya dilakukan.
Menurutnya, tarif Transjakarta dan layanan turunannya sudah terlalu lama tidak naik, sementara upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta terus meningkat setiap tahun.
Mengurangi beban subsidi pemerintah
“Sebenernya kenaikan tarif itu kami sudah usulkan 2–3 tahun yang lalu, karena tarif Transjakarta sudah terlalu lama nggak naik. Mungkin tarif terlama di dunia,” kata Djoko kepada Liputan6.com, Kamis (30/10/2025).
Ia menambahkan, besaran tarif Transjakarta idealnya naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000, menyesuaikan kondisi di daerah lain yang UMP-nya lebih rendah namun tarif transportasinya lebih tinggi. Sedangkan untuk Mikrotrans atau Jaklingko, ia menyarankan agar tarif minimal Rp1.000 diberlakukan.
“Tidak bagus kalau gratis seperti itu. Kalau Jaklingko Rp1.000 masih sanggup kan masyarakat, masa tidak sanggup bayar Rp1.000,” ujarnya.
Djoko menyebut, kebijakan penyesuaian tarif akan mengurangi beban subsidi pemerintah daerah dan mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan transportasi publik. Meski begitu, kata Djoko subsidi transportasi tetap diperlukan, tetapi jumlahnya perlu disesuaikan agar tidak terlalu besar.
“Subsidi ya harus, tapi tidak begitu banyak. DKI juga sudah memberi contoh yang bagus, tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan itu,” ujar dia.