Pramono Dorong Jakpro Jadi Lokomotif Pembangunan Jakarta Modern
Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus (Stafsus) Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, dalam acara Balkoters Talk.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai lokomotif pembangunan kota yang modern, berkelanjutan, dan inklusif. Perusahaan daerah ini diharapkan menjadi motor utama dalam mewujudkan transformasi Jakarta menuju kota global.
Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus (Stafsus) Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, dalam acara Balkoters Talk bertajuk "Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global" yang digelar di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10).
"Gubernur meminta agar PT Jakpro bertransformasi menjadi holding company yang memimpin sektor properti dan menjadi city master developer, motor penggerak utama pembangunan Jakarta modern yang berkelanjutan dan inklusif," ujar Yustinus.
Dorong Transformasi dan Penguatan Daya Saing
Menurut Yustinus, perubahan peran Jakpro diperlukan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut memiliki daya saing dan kapasitas pengelolaan proyek yang lebih kuat. Jakarta, kata dia, membutuhkan lembaga pengembang yang mampu mengintegrasikan pembangunan fisik dengan nilai sosial yang tumbuh di masyarakat.
"Jakpro harus menjadi simbol profesionalisme dan inovasi," tegasnya.
Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, ingin memastikan setiap pembangunan yang dilakukan perusahaan daerah membawa dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup warga.
"Peran Jakpro ke depan bukan sekadar pelaksana proyek, melainkan perancang masa depan kota," ujarnya.
"Jakpro harus menjadi lokomotif pembangunan yang membawa Jakarta menuju kota dunia yang adil dan lestari."
Penataan Aset dan Kesehatan Keuangan
Selain mendorong transformasi peran, Pemprov DKI Jakarta juga tengah meninjau ulang beban penugasan yang diterima Jakpro. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan agar lebih sehat dan siap menarik investasi baru.
"Pemprov tengah meninjau mekanisme pengembalian sebagian aset kepada pemerintah daerah agar laporan keuangan Jakpro kembali sehat dan dapat menjadi dasar untuk menarik investasi baru," ungkap Yustinus.
Ia menjelaskan, selama ini Jakpro memegang banyak penugasan strategis yang berdampak terhadap arus kas perusahaan. Karena itu, Pemprov berupaya menata ulang struktur aset agar BUMD tersebut memiliki ruang gerak bisnis yang lebih berkelanjutan.
Keseimbangan Sosial dan Komersial
Yustinus menambahkan, langkah penataan ini juga menjadi bagian dari pembenahan sistem tata kelola BUMD secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa keberhasilan Jakpro sebagai entitas bisnis publik bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara fungsi sosial dan komersial.
"BUMD seperti Jakpro tidak hanya menjalankan penugasan publik, tetapi juga harus menghasilkan profit agar bisa mandiri," pungkasnya.