Prabowo Setujui Desain Pembangunan Gedung DPR di IKN
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN untuk 2025 hingga 2029 sebesar Rp48,8 triliun.
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui desain pembangunan gedung DPR RI yang ada di IKN, Kalimantan Timur.
Dia menyebut desain gedung DPR tersebut tengah difinalisasi dan asistensi kembali melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Desain pembangunan legislatif yang terutama untuk sidang paripurnanya dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan dan kami akan asistansi lagi pada beliau melalui Pak Menko," jelas Basuki usai rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2).
Anggaran Pembangunan IKN Rp48,8 Triliun
Hutama Karya memperoleh kontrak pembangunan gedung dan kawasan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara senilai Rp 766 miliar. (Dok Hutama Karya)
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, AHY menyampaikan alokasi anggaran untuk IKN untuk 2025 hingga 2029 sebesar Rp48,8 triliun. Menurut dia, anggaran tersebut akan difokuskan untuk pembangunan-pembangunan di IKN yang sudah direncanakan.
"Ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih Rp 48,8 triliun 2025 hingga 2029. Ini tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal," ujarnya.
AHY menuturkan kawasan legislatif dan yudikatif akan terus disempurnakan. Hal ini menyusul keinginan Prabowo agar IKN bisa menjadi ibu kota politik pada tahun 2029, setelah gedung eksekutif, yudikatif dan legislatif selesai.
Untuk itu, tim desain ikut atau tim penguatan dasar desain ikut dalam rapat bersama Prabowo. Tim ini bersama-sama dengan Kementerian PU merancang lokasi ataupun pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
"Yang kita tahu Istana Negara, Istana Garuda juga sudah dirampungkan. Nah sekarang fokus pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif dan juga yudikatif. Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu," tutur AHY.
Dia berharap desain gedung yudikatif dan legislatif dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, pembangunan gedung yudikatif dan legislatif dapat dimulai.
"Tentunya mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun," ujar AHY.
IKN Jadi Ibu Kota Politik
Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan pemindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan setelah IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota politik. Sehingga, pemerintahan akan pindah ke IKN apabila kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah selesai.
"Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana," kata Hasan kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).
Dia memastikan pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan. Hasan menyebut pemindahan IKN dilakukan pada 2029, setelah gedung eksekutif, yudikatif, dan legislatif rampung.
"Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik," tuturnya.