Prabowo Pertimbangkan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM di Tengah Krisis Global
Prabowo mengatakan pengalaman Indonesia dalam menghadapi COVID-19, dengan menerapkan kerja dari rumah, meningkatkan efisiensi dan mengurangi penggunaan BBM.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pentingnya mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak krisis global. Di samping itu, Prabowo juga menilai perlunya mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH).
"Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat, (13/3/2026), dikutip dari Antara.
Prabowo menjelaskan bahwa perkembangan situasi global di Eropa dan Timur Tengah dapat memengaruhi harga BBM di Indonesia. Kenaikan harga energi tersebut berpotensi berdampak pada harga pangan, sehingga pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah proaktif. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil mengamankan sejumlah kebutuhan pangan mendasar.
Di sisi lain, pemerintah juga memiliki rencana untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan di sektor energi. Namun, Prabowo tetap menekankan pentingnya penghematan konsumsi BBM sebagai bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian global.
Sebagai perbandingan, Presiden mencontohkan langkah-langkah penghematan yang diambil oleh negara lain, seperti Pakistan, yang menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam seminggu.
Contoh Pakistan
Pemerintah negara tersebut mengambil langkah penghematan dengan cara mengurangi gaji anggota kabinet dan DPR, memotong penggunaan bahan bakar minyak pada kendaraan pemerintah, serta membatasi penggunaan kendaraan dinas.
Selain itu, mereka juga menghentikan beberapa pengeluaran pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor. Kebijakan lainnya mencakup penghentian kunjungan luar negeri yang dibiayai oleh pemerintah dan pembatasan penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial. Prabowo menyatakan bahwa berbagai langkah ini bisa dijadikan referensi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan penghematan yang diperlukan.
“Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi,” ujar Presiden.
Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan pemerintah dapat mengelola anggaran dengan lebih baik dan memastikan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Langkah-langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada dan mencari solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan keuangan yang dihadapi saat ini.
Mengurangi Penggunaan BBM
Prabowo berpendapat bahwa pengalaman Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa penerapan kerja dari rumah dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Ia mengusulkan agar hal ini segera dibahas dengan Menteri Koordinator terkait, dengan mengatakan, "Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar."
Prabowo juga menekankan pentingnya mempertimbangkan pengurangan hari kerja dan langkah-langkah penghematan lainnya. "Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran," tambahnya. Ia berharap penghematan dalam konsumsi energi dapat membantu menjaga kondisi fiskal negara agar defisit anggaran tidak mengalami peningkatan.
Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih seimbang, sambil mengingatkan bahwa masih ada potensi kebocoran dan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran, termasuk praktik administrasi yang tidak tepat.
Sinkronisasi Sistem Pemerintahan Perlu Dilakukan
Prabowo menjelaskan bahwa upaya untuk menyelaraskan sistem pemerintahan melalui pengembangan teknologi pemerintahan (GovTech) yang dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) diperkirakan dapat mengurangi kebocoran anggaran negara hingga sekitar 40 persen.
"Kita sudah lakukan langkah-langkah tadi oleh Ketua DEN masalah GovTech, sinkronisasi semua K/L menjadi satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa kurangi kebocoran sampai dengan 40 persen dari pengeluaran kita," kata dia.
Di akhir pidatonya, Prabowo juga mengingatkan bahwa pemerintah harus tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi di tengah ketidakpastian global, termasuk potensi konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.
"Kita walaupun merasa aman, tidak panik tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek. Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang," ujar dia.