Prabowo Geram: BUMN Merugi tapi Direksi Masih Minta Bonus
Prabowo menekankan agar para direksi yang merasa tidak mampu menjalankan tugas sesuai mandat perusahaan negara segera mengundurkan diri.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya terhadap beberapa direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih meminta tantiem atau bonus, meskipun perusahaan yang mereka pimpin mengalami kerugian. Menurutnya, tindakan tersebut sangat tidak pantas dan menunjukkan kurangnya etika.
"Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak. Banyak yang rugi," ucap Prabowo saat meresmikan megaproyek kilang raksasa Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin (12/1/2026).
Prabowo menambahkan, tindakan meminta tantiem di tengah kerugian perusahaan menunjukkan sikap yang tidak tahu malu.
"Sudah rugi, minta tantiem lagi. Enggak tahu malu. Dablek menurut saya," lanjutnya. Ia menegaskan bahwa bagi direksi yang merasa tidak mampu menjalankan tugas sesuai dengan mandat perusahaan negara, sebaiknya segera mengundurkan diri. Prabowo juga menyatakan bahwa masih banyak individu yang lebih kompeten dan siap untuk menggantikan posisi mereka.
"Kalau nggak mau, nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan saudara-saudara. Saya percaya banyak yang siap gantikan," tegasnya.
Hentikan Praktik Manipulasi di BUMN
Prabowo mengungkapkan keprihatinannya terhadap adanya praktik kecurangan dalam manajemen BUMN yang seringkali menghambat kinerja perusahaan negara. Ia menekankan bahwa banyak oknum di posisi penting yang terlibat dalam manipulasi informasi, bahkan sampai menipu atasan dan presiden demi kepentingan pribadi mereka.
Menurutnya, tindakan semacam ini harus segera dihentikan. Era di mana kecurangan dibiarkan telah berakhir, dan diperlukan transparansi yang tinggi untuk melindungi kekayaan negara.
"Sekarang, harus hentikan seperti itu. Kita harus benar-benar menjaga kekayaan negara," tegasnya.
Mark-up energi
Prabowo secara langsung mengungkapkan adanya praktik curang dalam sektor energi nasional yang memanfaatkan impor sebagai celah untuk manipulasi harga. Ia menilai tindakan tersebut sebagai penipuan dan pencurian.
"Praktik-praktik markup penipuan. Markup itu adalah penipuan dan pencurian. Mencuri di siang bolong," tegas Prabowo. Ia berpendapat bahwa kebijakan impor yang seharusnya bersifat strategis justru disalahgunakan oleh segelintir elit untuk meraih keuntungan pribadi.
Menurut Prabowo, pola permainan ini melibatkan pengaturan pasokan dari luar negeri, diikuti dengan manipulasi harga sehingga menjadi jauh lebih mahal dibandingkan potensi produksi dalam negeri. Akibatnya, selisih harga tersebut menjadi sumber rente bagi pihak-pihak tertentu, sedangkan negara dan rakyat harus menanggung beban ekonomi yang berat.
"Ada pihak-pihak, saya tidak mengerti ya. Orang-orang Indonesia yang pintar-pintar. Pintar tapi serakah mengatur mau impor dari luar. Dengan impor dari luar dia manipulasi harga dan dia kutip. Sehingga ada pihak segelintir orang yang kaya raya di atas penderitaan rakyat," ujarnya.
Ia menganggap praktik ini sangat ironis, mengingat Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah. Ketergantungan pada impor justru mencerminkan kegagalan dalam tata kelola yang disengaja, bukan hanya sekadar keterbatasan kemampuan nasional.