PPATK Sebut Ada Potensi Pelanggaran Keuangan di Pemilu 2019

PPATK Sebut Ada Potensi Pelanggaran Keuangan di Pemilu 2019. Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengakui, pihaknya melihat adanya potensi pelanggaran keuangan pada pelaksanaan Pemilu 2019. Karena itu, lembaganya melakukan pengawasan untuk membantu aparat penegak hukum.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut mewujudkan terciptanya Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang bersih, jujur, dan adil. Karena itu, PPATK akan mengawasi semua transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan pesta demokrasi tersebut.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengakui, pihaknya melihat adanya potensi pelanggaran keuangan pada pelaksanaan Pemilu 2019. Karena itu, lembaganya melakukan pengawasan untuk membantu aparat penegak hukum.

"Biasanya kejahatannya kan suap atau money politic ya. Ya potensinya (pelanggaran transaksi keuangan), ada sih. Tetapi tentu kita belum bisa menyebutkan siapa dan bagaimana. Jadi tetap kita monitor saja," ujar Kiagus di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Kamis (13/12).

Kiagus belum bisa menyampaikan lebih rinci hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan PPATK. "Saya belum tahu persis dari angka-angka ya. Tetapi ini tetap kita lakukan (pengawasan), dan kalau ada pelanggaran akan kita beritahu ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," tuturnya.

Meski begitu, pihaknya tetap berharap Pemilu 2019 ini berjalan dengan baik dan menjadi pesta demokrasi yang disambut gembira oleh semua masyarakat. Dia juga berharap, pengawasan yang dilakukan PPATK tidak membuat pelaksanaan Pemilu 2019 menjadi tegang.

"Karena pemilu adalah proses rekrutmen pimpinan kita baik di eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu rekrutmen ini harus dilakukan dengan sehat dan baik. Itulah tujuan kita untuk memantau itu," kata Kiagus.

"Tapi tentu tidak mengurangi suasana antusias dan rasa gembira melaksanakan Pemilu itu sendiri. Kita juga tidak ingin Pemilu dilaksanakan dalam suasana tegang, itu juga kurang bagus untuk perkembangan demokrasi kita," dia menambahkan.

Reporter: Nafiysul Qodar
Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
KPU Tunggu Surat Mundur OSO Dari Hanura Sampai 21 Desember
Validasi Nama Caleg di Surat Suara Pemilu 2019
Soal Utang, Berkarya Nilai BUMN Harus Jadi Solusi Bukan Beban Rakyat
Tahun Politik Dinilai Tak Akan Pengaruhi Ekonomi dan Nilai Tukar Rupiah
KPU Akui Sulit Jalankan Usul DPR Soal Pemilih Bisa Memilih Di Mana Saja
Kursi Kosong Anggota DPR di Tahun Politik