Pilih Rogoh Kocek Sendiri, Andra Soni Tolak Anggaran Baju Dinas Gubernur Rp1 Miliar

Gubernur dan wakil Gubernur Banten terpilih, Andra Soni-Dimyati Natakusumah menolak ada anggaran pakaian dinas.

Di tengah gembar gembor efisiensi anggaran, ternyata Pemprov Banten menganggarkan untuk baju dinas gubernur dan wakil gubernur dengan nilai mencapai Rp1 miliar lebih.

Hal itu diketahui dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2025.

Anggaran belanja pakaian dinas tersebut terdiri dari Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Sipil Harian (PSH), pakaian dinas umum (PDU), pakaian kenegaraan, pakaian dinas lain disesuaikan dengan kebutuhan dan harian tertentu.

Plt. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, sekaligus Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti memberikan penjelasan. Dia mengaku telah menganggarkan untuk baju dinas kepala daerah dan sudah diumumkan di RUP.

Namun Gubernur dan wakil Gubernur Banten terpilih, Andra Soni-Dimyati Natakusumah menolak ada anggaran pakaian dinas.

“Kita sudah rencanakan, kita sudah anggarkan, kita sudah umumkan di dalam RUP. Masalah pelaksanaan secara konkret dan tegas Gubernur terpilih Bapak Andra Soni sudah memberikan instruksi kepada kami untuk tidak merealisasikan pengadaan pakaian," kata Rina.

Rina mengatakan, Andra dan Dimyati memilih merogoh kocek sendiri untuk baju dinas.

"Jadi pengadaan pakaian itu dibiayai dari yang bersangkutan dari Pak Gubernur langsung, dari uang pribadinya Pak Gubernur," katanya.

Kenapa Anggaran Baju Dinas Sampai Rp1 M?

Rina menjelaskan jumlah anggran tersebut sudah sesuai kaidah dan sudah dianggarkan jauh sebelum Gubernur terpilih ditetapkan.

“Jadi jauh sebelumnya Pak Gubernur sudah mengintruksikan kepada kami untuk tidak merealisasikan yang menjadi hak-hak nya beliau. Yang sesuai di RUP kan hampir Rp1 miliar kita anggarkan itu memenuhi kaidah, dan penganggaran itu jauh sebelum Gubernur terpilih ditetapkan,” ujarnya.

"Dan sejak Inpres itu ditetapkan dan jauh sebelum gonjang-ganjing ini, pak Gubernur sudah saya tidak akan membebani APBD dan pengadaan pakaian akan dibiayai sendiri."

Dikarenakan anggaran belanja tersebut dibatalkan, maka akan dialihkan menjadi silpa.

“Jadi itu nanti menjadi salah satu belanja yang akan menjadi sisa, akan tidak direalisasikan,” katanya.