Perbaikan Drainase Padang: Pemkot Alokasikan Rp110 Miliar untuk Cegah Banjir
Pemerintah Kota Padang serius tangani banjir dengan alokasi Rp110 miliar untuk perbaikan drainase. Simak detail upaya perbaikan drainase Padang dan rencana jangka panjangnya.
Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, mengalokasikan dana sebesar Rp110 miliar khusus untuk perbaikan saluran drainase dan irigasi. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya antisipasi dan penanganan masalah banjir yang kerap melanda wilayah tersebut di masa mendatang. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan hidrometeorologi ini.
Alokasi dana signifikan ini berasal dari pengembalian dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp371 miliar yang berhasil diperoleh Pemerintah Kota Padang, di mana Rp110 miliar di antaranya dialokasikan khusus untuk perbaikan drainase dan irigasi. Dengan fokus pada infrastruktur drainase, diharapkan persoalan banjir di berbagai titik krusial dapat segera teratasi secara efektif.
Penanganan banjir menjadi salah satu prioritas utama yang dihadapi Kota Padang, mengingat beberapa kawasan masih sering terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Upaya perbaikan drainase Padang ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih aman dan nyaman bagi warganya.
Fokus Anggaran Rp110 Miliar untuk Penanganan Banjir
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menjelaskan bahwa penanganan banjir merupakan tantangan terbesar yang dihadapi Kota Padang saat ini. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan secara berkelanjutan, masalah banjir di beberapa titik belum sepenuhnya tuntas.
"Kami berharap dukungan penuh penanganan banjir di Padang. Dengan adanya sinkronisasi ini, dana TKD yang kami miliki dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran," ucap Maigus Nasir. Dana sebesar Rp110 miliar yang dialokasikan untuk perbaikan drainase dan irigasi merupakan bagian dari total pengembalian dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp371 miliar.
Beberapa kawasan yang menjadi prioritas utama penanganan banjir meliputi wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025. Selain itu, area padat penduduk seperti Jalan Gajah Mada Kelurahan Gunung Pangilun, kawasan pusat pemerintahan di Kelurahan Aie Pacah, serta Kelurahan Dadok Tunggul Hitam juga masuk dalam daftar perhatian pemerintah daerah.
Peran BPBPK Sumbar dalam Penataan Drainase Lingkungan
Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumbar, Maria Doeni Isa, menyebutkan bahwa pada tahun ini terdapat lima kawasan di Kota Padang yang menjadi fokus penanganan lembaganya. Kawasan tersebut meliputi Kecamatan Nanggalo (Kelurahan Gurun Laweh dan Tabing Banda Gadang), Kecamatan Pauh (Kelurahan Lambung Bukik dan Cupak Tangah), serta Kelurahan Rawang.
Sesuai kewenangannya, BPBPK fokus pada penanganan drainase lingkungan, bukan drainase perkotaan secara keseluruhan. Namun, sistem drainase lingkungan ini dirancang agar tetap terhubung secara terintegrasi dengan drainase kota maupun sungai sebagai outlet utama aliran air.
Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan BPBPK, genangan air yang selama ini terjadi sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya drainase lingkungan, atau adanya saluran yang terputus akibat tertutup bangunan dan aktivitas masyarakat.
"Oleh karena itu, kami merancang sistem drainase baru yang berada di tengah badan jalan dengan kapasitas yang lebih besar serta kedalaman mencapai sekitar satu meter," ucap Maria Doeni Isa. Inovasi ini diharapkan dapat mengatasi masalah genangan air secara lebih efektif.
Inovasi dan Rencana Jangka Panjang Penataan Terpadu
Salah satu contoh inovasi penanganan banjir atau genangan air akan diterapkan di kawasan Tabing Banda Gadang. Di wilayah ini, penataan akan menggunakan sistem drainase tengah jalan dengan teknologi box culvert.
Langkah ini diambil agar saluran air tidak lagi ditutup oleh warga atau disalahgunakan untuk aktivitas berjualan. Konsep ini dinilai jauh lebih mudah dalam pemeliharaan sekaligus menjaga fungsi drainase tetap optimal, sehingga perbaikan drainase Padang dapat berjalan lancar.
Untuk merealisasikan proyek penataan terpadu di lima kawasan tersebut, estimasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp440 miliar. Anggaran ini mencakup tidak hanya penataan saluran air, tetapi juga perbaikan jalan lingkungan, pedestrian (trotoar), penerangan jalan umum, outlet drainase menuju sungai, hingga penyediaan taman bermain bagi masyarakat.
"Perencanaan kegiatan ini ditargetkan dimulai pada 2026, sedangkan pelaksanaan konstruksi direncanakan berlangsung multiyears pada 2027 hingga 2028," kata Maria Doeni Isa. Penting untuk dicatat bahwa realisasi proyek ini mensyaratkan status lahan harus sudah beres atau tanpa konflik.
Sumber: AntaraNews