Penurunan Kasus DBD Kalsel Capai 85,8 Persen, Vaksinasi Massal Dimulai 2026
Dinkes Kalsel melaporkan Penurunan Kasus DBD Kalsel yang signifikan hingga 85,8% pada 2025, dengan program vaksinasi massal akan segera bergulir di Banjarmasin.
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Dinkes Kalsel) mengumumkan kabar gembira mengenai penurunan drastis jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Penurunan ini tercatat mencapai 85,8 persen pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
Kepala Dinkes Kalsel, Diauddin, menjelaskan bahwa pada tahun 2024 terdapat 3.236 kasus DBD dengan 16 kematian di provinsi tersebut. Namun, hingga November 2025, angka kasus turun signifikan menjadi 460 kasus dengan hanya satu kematian. Penurunan ini menjadi indikator positif dalam penanggulangan penyakit DBD di Kalimantan Selatan.
Sebagai langkah lanjutan, program vaksin dengue akan menjadi terobosan penting untuk menekan risiko penularan lebih lanjut. Kota Banjarmasin bahkan terpilih sebagai lokasi uji percontohan vaksin DBD nasional. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Penurunan Signifikan Kasus DBD dan Fokus Wilayah Berisiko Tinggi
Dinkes Kalsel mencatat penurunan kasus DBD yang sangat signifikan, dari 3.236 kasus pada tahun 2024 menjadi 460 kasus per November 2025. Angka kematian akibat DBD juga turun drastis, dari 16 kasus menjadi hanya satu kasus dalam periode yang sama. Pencapaian ini merupakan hasil dari berbagai upaya pencegahan dan penanganan yang telah diimplementasikan.
Meskipun terjadi penurunan yang tajam, Kepala Dinkes Kalsel Diauddin mengungkapkan bahwa beban kasus DBD masih tinggi di beberapa wilayah. Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar menjadi sorotan utama karena memiliki risiko penularan yang tinggi. Hal ini memerlukan perhatian khusus dan strategi intervensi yang lebih terfokus.
Situasi tersebut mendorong pemerintah pusat untuk memilih Banjarmasin sebagai salah satu lokasi pelaksanaan uji percontohan vaksin DBD nasional. Pemilihan ini menunjukkan komitmen untuk mengatasi penyebaran DBD di daerah endemis. Banjarmasin bersama Jakarta dan Palembang menjadi tiga kota penerima vaksin hibah dari pemerintah.
Program Vaksinasi Massal dan Tantangan Implementasi
Program vaksinasi DBD di Banjarmasin akan dimulai pada Januari 2026, menyasar sekitar 7.500 siswa kelas 3 dan 4 SD. Total sekitar 30 ribu dosis vaksin telah dialokasikan untuk program ini. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang signifikan bagi anak-anak sekolah yang rentan terhadap penyakit DBD.
Diauddin menyampaikan bahwa tantangan terbesar dalam program ini bukan hanya soal teknis pelaksanaan, tetapi juga penerimaan dari masyarakat. Setiap program baru memerlukan waktu untuk membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang masif menjadi kunci keberhasilan.
Namun, Dinkes Kalsel optimistis bahwa antusiasme masyarakat akan tinggi. Hal ini didasari oleh fakta bahwa vaksin telah memperoleh sertifikasi halal dan terbukti mampu menekan risiko DBD di berbagai daerah. Kepercayaan publik terhadap keamanan dan efektivitas vaksin diharapkan dapat meningkat.
Efektivitas Vaksin Dengue dan Aspek Biaya
Ketua Tim Dokter Anak Vaksin Dengue Provinsi Kalsel, Prof Edi Hartoyo, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah penting untuk menguji efektivitas vaksin pada daerah endemis. Beberapa negara ASEAN sudah memulai fase satu program serupa, dan Provinsi Kalimantan Timur juga telah menggunakan vaksin ini secara mandiri.
Vaksin akan diberikan dalam dua dosis, dengan dosis pertama pada Januari 2026 dan dosis kedua tiga bulan setelahnya. Protokol ini dirancang untuk memastikan efektivitas maksimal dari vaksin. Pemantauan terhadap penerima vaksin akan terus dilakukan hingga tiga tahun untuk mengevaluasi dampak jangka panjang.
Efektivitas vaksin diperkirakan mencapai 80 persen untuk mencegah infeksi DBD dan 85 persen untuk mencegah gejala berat. Angka ini menunjukkan potensi besar vaksin dalam mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat DBD. Namun, Prof Edi juga mengungkapkan bahwa biaya vaksin di luar program hibah masih tergolong tinggi, sekitar Rp1,2 juta per orang di beberapa tempat praktik.
Sumber: AntaraNews