Pemprov Kalsel Tunggu Hasil Audit KLH Terkait Dugaan Peran Perusahaan Tambang dalam Banjir Kalsel
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menanti hasil audit Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap perusahaan tambang yang diduga menjadi pemicu utama terjadinya Banjir Kalsel, memicu pertanyaan tentang tanggung jawab lingkungan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) saat ini tengah menunggu hasil audit dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait dugaan keterlibatan beberapa perusahaan, khususnya sektor tambang batu bara, dalam insiden banjir besar yang melanda berbagai wilayah di provinsi tersebut. Audit ini diharapkan dapat mengungkap apakah aktivitas perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan yang berkontribusi pada bencana alam ini. Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, M Syarifuddin, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti temuan audit tersebut setelah hasilnya dirilis.
Dugaan kuat mengarah pada dampak lingkungan yang disebabkan oleh operasional perusahaan-perusahaan tersebut, di samping faktor curah hujan ekstrem yang terjadi. Publik diminta untuk bersabar menanti rampungnya audit KLH yang akan memberikan gambaran jelas mengenai penyebab banjir yang tak kunjung surut selama berhari-hari. Peninjauan langsung ke lokasi terdampak banjir, seperti di Sungai Tabuk, Banjar, bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani krisis ini.
Sementara menunggu hasil audit, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah darurat untuk membantu masyarakat terdampak. Posko pengungsian dan dapur umum telah didirikan di beberapa titik strategis, menyediakan kebutuhan dasar bagi warga yang terpaksa mengungsi. Pemprov Kalsel juga menyambut baik wacana pemberian bantuan hunian sementara (huntara) dari Kementerian Sosial (Kemensos) jika kondisi di lapangan memang memerlukan.
KLH Audit Lingkungan Perusahaan Tambang di Kalsel
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang melakukan audit mendalam terhadap dampak lingkungan yang diduga disebabkan oleh beberapa perusahaan di Kalimantan Selatan, khususnya yang bergerak di sektor tambang. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana aktivitas industri, di luar faktor cuaca, berkontribusi terhadap bencana banjir Kalsel yang parah. Sekda Kalsel M Syarifuddin menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan bertindak berdasarkan temuan audit tersebut.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya telah meninjau lokasi banjir di Desa Bincau, Martapura, Kabupaten Banjar, pada 30 Desember 2025. Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH menyatakan komitmen KLH untuk segera mengaudit perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar aturan lingkungan dan turut andil dalam menyebabkan banjir.
KLH telah mendata sejumlah perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran terkait lingkungan, dan audit ini akan menjadi dasar untuk tindakan selanjutnya. Masyarakat diimbau untuk memberikan waktu kepada tim audit KLH agar dapat bekerja secara komprehensif dan menghasilkan temuan yang akurat mengenai penyebab banjir Kalsel. Hasil audit ini sangat krusial untuk menentukan langkah hukum dan kebijakan ke depan.
Penanganan Darurat dan Bantuan untuk Korban Banjir Kalsel
Dalam menghadapi situasi darurat banjir Kalsel, pemerintah daerah telah mengaktifkan posko pengungsian dan dapur umum di berbagai lokasi terdampak. Fasilitas ini menjadi prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari bagi ribuan warga yang mengungsi atau masih bertahan di rumah mereka. Upaya ini merupakan respons cepat untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan korban.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, didampingi Sekda Kalsel M Syarifuddin, juga meninjau langsung lokasi banjir dan berdiskusi mengenai penanganan lebih lanjut. Kemensos menyampaikan wacana untuk menyediakan bantuan hunian sementara (huntara) bagi korban yang kehilangan tempat tinggal, meskipun implementasinya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyediakan segala fasilitas yang diperlukan di posko pengungsian, termasuk dapur umum yang dikelola oleh para relawan. Ribuan porsi makanan disiapkan setiap hari untuk dibagikan kepada pengungsi dan warga yang terdampak banjir Kalsel. Status bencana banjir di Kalsel masih ditetapkan sebagai siaga, dengan pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan situasi.
Pemulihan Psikososial dan Pemantauan Status Bencana
Selain bantuan fisik, pemerintah provinsi juga memberikan perhatian pada pemulihan psikososial bagi para korban banjir Kalsel. Sekda Kalsel bersama pihak terkait menyambangi korban untuk memberikan dukungan moral dan membantu proses pemulihan trauma akibat bencana. Pendekatan ini penting untuk memastikan kesehatan mental dan emosional warga terdampak.
Peran aktif relawan sangat terlihat dalam penanganan banjir ini, terutama dalam mengelola dapur umum dan mendistribusikan bantuan. Mereka bekerja tanpa lelah untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi, menunjukkan solidaritas masyarakat dalam menghadapi bencana. Kehadiran relawan menjadi tulang punggung dalam upaya kemanusiaan ini.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memantau perkembangan situasi banjir Kalsel dan akan menyesuaikan status bencana sesuai dengan kondisi di lapangan. Penetapan status siaga memungkinkan pemerintah untuk terus mengalokasikan sumber daya dan upaya penanganan yang diperlukan, serta mempersiapkan langkah-langkah mitigasi jangka panjang. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.
Sumber: AntaraNews