Pemprov Kalsel Pacu Peningkatan Indeks Integritas Melalui Pelatihan Bersama KPK
Sebagai wujud komitmen bersama, Gubernur Muhidin juga berencana membentuk pakta integritas yang akan ditandatangani seluruh Kepala SKPD.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif bagi jajaran Kepala SKPD, yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (30/10/2025).
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya memperbaiki penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Kalsel yang pada tahun 2024 mendapat catatan merah.
Dengan waktu penilaian tahun 2025 yang tersisa dua bulan, pemerintah provinsi bertekad melakukan perbaikan signifikan melalui pembenahan budaya kerja dan peningkatan kesadaran aparatur terhadap nilai-nilai integritas.
"Dengan dilaksanakannya pelatihan integritas ini, saya berharap seluruh Kepala SKPD dapat bekerja lebih baik dengan mengedepankan integritas. Kami berkomitmen memperbaiki capaian tahun lalu, bahkan siap melakukan evaluasi menyeluruh jika masih ditemukan SKPD dengan nilai rendah," ujar Muhidin.
Gubernur Kalsel akan buat pakta integritas
Sebagai wujud komitmen bersama, Gubernur Muhidin juga berencana membentuk pakta integritas yang akan ditandatangani seluruh Kepala SKPD dan diawasi secara ketat oleh Inspektorat.
Ia menegaskan, jika evaluasi nanti menemukan indikasi lemahnya integritas di suatu instansi, maka pimpinan SKPD tersebut siap dinonaktifkan dari jabatannya.
"Dan nanti, apabila ada indikasi SKPD yang nilai integritasnya masih merah, mereka bersedia di nonaktifkan," tegasnya.
KPK mengapresiasi Pemprov Kalsel komitmen antikorupsi
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme, mengapresiasi langkah cepat Pemprov Kalsel dalam memperkuat komitmen antikorupsi.
Ia menjelaskan bahwa pelatihan dua hari tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang makna integritas dan membangun kesadaran moral peserta.
"Kami mulai dengan mendobrak kalbu peserta melalui sesi bersama tim ESQ, kemudian memberikan pengetahuan dasar antikorupsi, dan menutupnya dengan penanaman komitmen bersama. Kami melihat semangat Pemprov Kalsel sangat kuat untuk berubah dan menjadi role model pemerintahan yang berintegritas," tutur Yonathan.