Pemerintah Diminta Perhatikan 3 Hal Ini Agar Pendidikan Berkualitas

Kota-kota besar di Indonesia tidak dapat menjamin kesetaraan pendidikan didapat warga dengan mudah. Direktur Deputi Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Ivan Ahda mengatakan, masih banyak tugas besar yang patut dibenahi oleh pemerintah dalam memajukan pendidikan.

2021-01-27 15:56:18

Pendidikan

Memajukan sebuah pendidikan di satu negara membutuhkan tenaga luar biasa. Tugas semakin berat jika hak mendapat pendidikan tidak merata seperti di Indonesia.

Sebagai organisasi mandiri penggerak dunia pendidikan, Ivan bercerita pengalamannya saat berkolaborasi dengan instansi pemerintah, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Tidak jarang, ujar dia, pemerintah tidak melibatkan stakeholder masyarakat dalam menentukan kebijakan. Akibatnya, banyak kebijakan atau program pemerintah menimbulkan riuh di masyarakat.

Alih-alih mempercepat dunia literasi di pendidikan, waktu lembaga atau dinas terkait justru dihabiskan untuk meluruskan kebijakan yang telah dikeluarkan.

"Decision making process policy tidak smooth libatkan multi stakeholder masyarakat, kritik kebijakan seharusnya harus dibenahi dan revisi," kata Ivan saat mengisi pelatihan jurnalisme Pendidikan 2021 secara daring, Rabu (27/1).

Berkolaborasi dengan instansi pemerintah juga diakui Ivan tidak melulu lancar dikarenakan sewaktu-waktu adanya rotasi jabatan. Jelas, kata Ivan, situasi ini menjadi kendala organisasi yang dijalaninya.

Kebanyakan, kata Ivan, pejabat tidak kompeten dengan bidang masalah yang dijalani.

"Capacity. Seseorang bisa sewaktu-waktu dipindah dan sebenarnya banyak yang tidak kompeten. Jadi harus ada injeksi dengan bantu capacity building, bantu mentorship para ASN, lack of competent," tuturnya.

Puncaknya, minimnya latar belakang pemerintah mengalokasikan anggaran dengan biaya tertentu. Padahal, menurut Ivan perlu ada pertimbangan dasar antara nilai anggaran dengan program kegiatan.

"Saya tidak tahu prosesnya alokasi itu, seperti pandemi saat ini pemerintah membuat diskresi kebijakan alokasi anggaran ini dipindah ke sini, tapi manajemen masih sangat berantakan."

(mdk/gil)