Pemerintah Diingatkan Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila
Organisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.
Ada tantangan besar dalam membangun bangsa khususnya dari rongrongan ideologi-ideologi anti-Pancasila.
Pemerintah Diingatkan Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila
Proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah selesai dilaksanakan. Ada tantangan besar dalam membangun bangsa khususnya dari rongrongan ideologi-ideologi anti-Pancasila.
Di era Presiden Joko Widodo, penanganan masalah ini sudah sangat tegas dengan dibubarkan organisasi-organisasi yang menantang Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung ideologi khilafah.
Dosen Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Sri Yunanto mengungkapkan, meski organisasi kelompok tersebut sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.
"Mereka akan terus bergerak mempromosikan ideologi dengan berbagai gerakan. Seperti beberapa waktu kemarin ada video viral kegiatan anak muda, di mana pembicaranya mengangkat ide lama seperti anti-demokrasi, anti-pajak yang dibenturkan dengan zakat. Kemudian ujung-ujungnya anti-NKRI," ungkap Yunanto, Jumat (10/5).
Kelompok Anti-Pancasila Coba Berganti Nama
Ia menilai, kegiatan itu menjadi tanda mereka berusaha untuk kembali ke permukaan sejak HTI dibubarkan pada 2017. Itu juga menjadi bukti, meski organisasinya telah dibubaran tetapi kelompok itu masih eksis.
"Mereka mungkin bisa berganti nama atau rumah baru, tapi isinya tetap ideologi khilafah yang ingin mempreteli kebijakan negara," tutur mantan Kelompok Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini.
Apalagi setelah pemilu, akhir tahun 2024 ini akan ada Pilkada serentak. Bukan tidak mungkin kelompok ini akan bermetamorfosis mendukung calon-calon di Pilkada serentak.
"Ini harus diwaspadai. Tapi saya tidak tahu apakah pemerintah seperti sudah punya pemetakaan kira-kira pemain-pemain di provinsi dan kabupaten yang berpotensi menggunakan kelompok ini untuk mencari kemenangan," ujarnya.
Ia menilai pentingnya penguatan sinergi dan sinkronisasi antar-lembaga pemerintah untuk menangani masalah ini. Contohnya, kalau kegiatan di luar kampus, menjadi domain intelijen sehingga sinkronisasi antar lembaga intelijen harus jelas benar.Bila menyangkut ideologi yang membahayakan Pancasila dan kebijakan negara, kata Yunanto, kalau berangkatnya dari pemikiran agama tentu domain Kementerian Agama, sementara kalau Pancasila menjadi tugas BPIP.
"Even politik sudah selesai, kita kembali ke even kebangsaan, pemerintahan, kenegaraan," tandasnya.