Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Penerima Bedah Rumah di Bantul
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus melihat langsung dampak program dalam meningkatkan kualitas hunian.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus melihat langsung dampak program dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Peninjauan juga dilakukan bersama Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, Kepala BPS Amalya Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya.
Kondisi Rumah
Rombongan meninjau langsung kondisi rumah salah satu warga penerima bantuan. Rumah tersebut berdinding anyaman bambu yang telah lapuk serta berlantaikan tanah. Rumah itu juga hanya berdiri di atas fondasi berupa barisan batu tanpa semen. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tersebut berdiri tidak terlalu kokoh. Penerima bantuan tersebut juga terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Berdasarkan dialog Mendagri dengan penghuni rumah, diketahui bahwa rumah itu telah ditempati sejak tahun 1984 dan belum pernah tersentuh bantuan. Mendagri bersyukur karena rumah tersebut akan segera dibangun melalui Program BSPS.
"Alhamdulillah," ujar Mendagri saat meninjau rumah penerima bantuan di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.
Perkotaan
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya menyasar rumah tidak layak huni di daerah perdesaan maupun perkotaan. Namun, program tersebut juga menyasar rumah tidak layak huni di daerah perbatasan.
Ia menegaskan, pembangunan rumah tidak layak huni di daerah perbatasan bukan hanya untuk pemerataan pembangunan. Namun, kebijakan ini bertujuan memperkuat pertahanan negara di daerah perbatasan melalui penguatan rasa cinta Tanah Air masyarakat setempat.
"Jadi [Menteri PKP] Pak Ara sudah mengalokasikan 15.000 untuk daerah perbatasan. Ada 40 lebih kabupaten perbatasan yang selama ini mungkin jarang tersentuh," ujar Mendagri.
Rumah Tidak Layak Huni
Ia juga menceritakan bahwa dirinya bersama Menteri PKP telah mengunjungi langsung rumah tidak layak huni di daerah perbatasan. Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang belum lama ini diterjang banjir bandang sehingga merusak sejumlah rumah.
"Kena banjir bandang ratusan rumah rusak. Itu sudah kita datangin dan program itu (BSPS) hampir 600-an rumah di sana, sekarang [pelaksanaan programnya] lagi jalan," ujarnya.
Sebagai informasi, selain meninjau rumah tidak layak huni di Kabupaten Bantul, rombongan juga berdialog secara virtual dengan sejumlah penerima bantuan BSPS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan itu juga dilakukan peresmian secara simbolis pelaksanaan Program BSPS di Daerah Istimewa Yogyakarta.