Partai Buruh Tolak Pencopotan Kapolri, Dukung Reformasi
Usai demo akhir Agustus lalu beredar isu pencopotan Kapolri.
Beredar kabar ada agenda menurunkan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit. Isu itu mencuat pasca kejadian demo akhir Agustus 2025 yang berujung anarkis.
Menanggapi hal itu, Presiden Partai Buruh, Saiq Iqbal menolak dengan pencopotan Kapolri. Namun, ia lebih mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan reformasi Polri.
"Kita mendukung reformasi kepolisian, perbaikan lembaga. Tetapi jangan bidik agenda tersembunyi menurunkan Kapolri, kami menolak,” kata Iqbal di Semarang.
Dia menyebut reformasi harus dilakukan secara menyeluruh atau tak hanya fokus pada pergantian pucuk kepemimpinan Polri. Kedepannya, ia berharap Polri menjadi komponen alat kemanan dan ketertiban yang lebih berwibawa.
"Setahu saya, Kapolri setia kepada Presiden Prabowo Subianto. Sudah jelas kemarin mengatasi keadaan di Indonesia saat kerusuhan bersama TNI. Jadi, silakan sampaikan aspirasi, tetapi jangan buat perpecahan,” ungkapnya.
Sangat kelewatan
Dia menilai tindakan perusakan, pembakaran dan kekerasan yang dilakukan para demonstrasi pada akhir Agustus 2025, sudah sangat kelewatan. Masyarakat diminta bila ingin menyampaikan pendapat di muka umum harus mematuhi undang-undang.
"Kita menolak anarkisme dan kekerasan dalam menyampaikan pendapat. Boleh demo, tapi harus konstitusional, damai, anti kekerasan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut segera membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri. Hal ini dilakukan mengingat reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan masyarakat termasuk juga Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.