Parah, bukan cuma kematian, mau berobat di Jakarta juga dicaloin

Pasien miskin diminta membayar lebih jika ingin mendapatkan kamar rawat inap maupun nomor antrean cepat.

2016-08-27 10:44:21

Calo RSUD DKI

Praktik calo di Jakarta menyasar semua lini. Bukan cuma urusan administrasi, yang menyangkut hajat hidup seseorang juga diakali sejumlah pihak tak bertanggung jawab demi mendapatkan pundi-pundi uang.

Setelah sebulan lalu heboh dengan makam fiktif. Makam yang seolah ada jasad di dalamnya ternyata tak 'berpenghuni'. Namun untuk mengelabui dibuat juga nisan dan undakan, persis makam pada umumnya.

Keluarga yang berduka bisa saja mendapatkan makam, asalkan mau membayar lebih.

Belum lagi ditemukan otak calo makam, praktik serupa juga ditemukan di sejumlah RS Umum Daerah Jakarta. Modusnya, kamar rawat inap disebut penuh namun bisa diusahakan bila membayar lebih pada seorang calo.

Kecurangan ini pertama kali diungkap Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi setelah mendapat laporan dari warga. Praktik percaloan itu, kata dia, dilakukan oleh petugas rumah sakit.

"Ini mainan (orang) bawah, feeling saya dia (calo) main bawah, ada orangnya ke dalam situ peganglah, sama juga (dengan kasus) pasien masuk kamar," kata Prasetio.

Prasetio juga menemukan calo kamar rawat inap yang bisa menyediakan kamar seharga BPJS kepada non-pemegang BPJS. Calo tersebut biasanya memasang tarif Rp 200-300 ribu per satu kamar.

"Ini namanya mempersulit orang yang sedang kena bencana. Seharusnya dalam situasi darurat diobati dulu baru mengurus administrasi karena nyawa seseorang dalam pertaruhan," katanya.

Biasanya praktik calo ini menyasar pasien pemegang BPJS yang mendapat fasilitas kelas 3. Jika mereka mau membayar pribadi, akan langsung diuruskan kamar.

"Ya saya ke atas lah (lantai 2) tempat kamar kosong pas saya liat kok dapat kejutan dan ternyata masih banyak yang kosong," ucapnya kesal.

Tak cuma urusan kamar rawat inap, untuk mendapatkan nomor antrean juga tersedia jasa calo. Pengakuan seorang pasien, si calo akan membantu mendapatkan nomor cepat asal diberi uang Rp 50 ribu - Rp 100 ribu.

"Katanya sih tarifnya Rp 50 ribu - Rp 100 ribu ya pokoknya antrean itu 1-20 sudah tidak ada," kata Ety, pasien di RSUD Tarakan.

Menurutnya, jasa calo terpaksa dipakai karena datang sejak subuh pun tak mendapatkam antrean cepat.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, seolah tak ingin menanggapi lebih jauh persoalan itu. Dia hanya menjelaskan, persoalan ketidaktersediaan kamar di RSUD harusnya bisa disiasati.

Misalnya dengan menaikkan kamar rawat inap si pasien. Semisal pasien berhak atas kamar kelas 3, namun karena keterbatasan boleh dimasukkan ke kelas 1 atau 2 termasuk VIP.

"Kalau VIP, kelas 1 dan 2 itu kosong, itu bisa dinaikin. Boleh memang," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/8).

Ahok memastikan, mengupgrade kelas kamar rawat inap tak membuat si pasien menambah beban biaya.

"Itu enggak nambah beban biaya. Sebetulnya makanya dulu kan enggak kepikir bikin kelas 1, kelas 2 supaya semua sama. Ngapain kamarnya sama kamu ganti 2 ranjang kamarnya 8. Cuma kalau kayak gitu banyak orang kelas menengah enggak mau, kan BPJS ada yang kelas 1, kelas 2 juga," tambahnya.

Meski demikian, dia berjanji akan membereskan persoalan ini. Dia mencurigai calo adalah satpam rumah sakit.

"Ya makanya saya bilang siapa namanya? Pecat! Sekarang saya tanya narkoba, hukum mati, masih ada enggak yang pakai narkoba? Banyak. Bukan berarti hukuman matinya yang salah loh. Orang bawahnya yang nekat, ya sikat," tegas Ahok.

(mdk/lia)