Pangdam Brawijaya: Kasus atribut PKI di Pamekasan selesai

Kendati telah melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara, namun dipastikan sudah tidak ada masalah.

2015-08-19 14:00:20

Bendera PKI

Kasus atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam karnaval di Pamekasan dianggap sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang lagi. Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Sumardi meminta media tidak memberitakan secara sepotong-sepotong.

"Jangan sepotong-sepotong dalam memberitakan. Apa yang ada di Pamekasan merupakan rangkaian kegiatan," kata Sumardi saat kunjungan di Makorem 083/Baladika Jaya di Malang, Rabu (19/8).

Warga Pamekasan, Jawa Timur, menggelar kirab budaya perayaan memeriahkan HUT ke-70 Republik Indonesia. Acara menjadi heboh, karena banyak peserta membawa atribut Partai Komunis Indonesia (PKI). Personel Kodim 0826 Pamekasan langsung mengambil tindakan atas keadaan tersebut.â¬

"Acara itu menampilkan proses sejarah dari zaman lalu sampai sekarang ini. Dalam secara itu sejarah diceritakan banyak sekali dinamikanya, salah satunya menggambarkan kekejaman PKI," katanya.

Sumardi menegaskan, tidak ada unsur kesengajaan dalam acara tersebut sehingga tidak ada yang bisa ditindaklanjuti secara hukum. Pihaknya telah melakukan pendalaman, namun tidak ada muatan pelanggarannya.

"Tidak ada muatan pelanggarannya. TNI sudah sepakat bahwa PKI adalah bahaya laten yang tidak boleh hidup lagi. NKRI sudah final, kalau ada yang berkeinginan mengubah tentu TNI yang paling depan," tegasnya.

Kendati telah melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara, namun dipastikan sudah tidak ada masalah. Pihaknya hanya melakukan langkah kewaspadaan dan meminta masyarakat tetap waspada.

"Masyarakat harus waspada. Kalau ada riak-riak harus kita redam. Kita semua sepakat untuk meniadakan PKI," tegas mantan Gubernur Akademi Militer (Akmil) ini.

(mdk/hhw)